Panwaslu Panggil Forum Kades Lotim

‘’Wabup juga Dipanggil, tapi Mangkir’’

LOTIM, Lomboktoday.co.id – Ketua Forum Kepala Desa Lombok Timur, Lalu Muhir bersama beberapa kepala desa memenuhi panggilan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lotim, Senin (16/6).

Mereka memenuhi panggilan setelah sebelumnya sempat mangkir dari panggilan Panwaslu Lotim, untuk dimintai keterangan terkait kehadiran Forum Kades bersama anggotanya dalam memberikan dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam acara Deklarasi Relawan Prabowo-Hatta Indonesia Bangkit Lotim, pada Sabtu lalu (14/6).

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Lotim, H Haerul Warisin yang juga menjadi Ketua Tim Pemenangan Koalisi Prabowo-Hatta Lotim, dipanggil oleh Panwaslu Lotim. Tapi, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tersebut untuk dimintai keterangan dan penjelasannya.

Ketua Panwaslu Lotim, Joyo Supeno mengatakan, pihaknya melakukan pemanggilan terhadap Ketua Forum Kades Lotim, Lalu Muhir bersama Ketua Relawan Lotim, H Haerul Warisin untuk dimintai keterangan dan penjelasan mengenai kehadiran para kades dalam Deklarasi Relawan Prabowo-Hatta, agar permasalahannya menjadi jelas.

Apalagi dalam deklarasi itu, Forum Kades menyatakan dukungan kepada capres dan cawapres, Prabowo-Hatta. Begitu juga dengan kehadiran para kades itu, diduga menggunakan fasilitas negara, karena ditemukan ada motor dinas milik kades dalam kegiatan tersebut.

‘’Kami minta keterangan kepada Forum Kades, apakah ada arahan atau tidak dari Wakil Bupati Lotim, H Haerul Warisin terhadap kepala desa mengenai masalah dukungan terhadap salah satu capres dan cawapres. Inilah yang kami minta penjelasan,’’ katanya kepada wartawan di kantornya, Senin (16/6).

Atas panggilannya itu, lanjut Joyo Supeno, Ketua Forum Kades Lotim, Lalu Muhir akhirnya datang ke Panwaslu bersama Ketua Tim Relawan Indonesia Bangkit, Anwar Bapadal, meski sebelumnya sempat mangkir karena ada urusan lain. ‘’Kami melihat ada indikasi pelanggaran,’’ ungkapnya.

Joyo Supeno menjelaskan, dalam UU No.42 tahun 2008 tentang Pilpres, pada Pasal 212 sudah jelas ditegaskan kalau kades dilarang untuk membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan capres dan cawapres tertentu. Karena, bila hal itu dilakukan maka akan mendapatkan ancaman hukuman berkisar 3-12 penjara dan denda minimal sebesar Rp6 juta dan maksimal Rp12 juta.

Selain itu, dalam pasal 218 juga dijelaskan PNS, TNI, Polri dan perangkat desa serta BPD dilarang, dengan ancaman hukuman 3-12 bulan penjara dan denda Rp3-12 juta.

‘’Yang jelas, hari ini juga kami memanggil Wabup Lotim, tapi yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Kami akan segera melakukan rapat Gakkumdu untuk menentukan apakah ada pelanggaran tipilu atau tidak, untuk kemudian nantinya membuatkan rekomendasi.

Semetara itu, Ketua Forum Kades Lotim, Lalu Muhir saat dikonfirmasi usai diperiksa Panwaslu mengatakan, kedatangannya dalam deklarasi relawan Prabowo-Hatta itu, memang pihaknya diundang. Bukan datang dengan sendirinya. Karena, pihaknya paham dan mengerti dengan aturan yang ada.

Begitu juga tidak ada tekanan dari Wakil Bupati Lotim selaku Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Lotim, melainkan terpanggil karena hati nurani yang ada. Apalagi secara politik, pihaknya memiliki hak untuk mendukung salah satu capres dan cawapres.

‘’Memang kami mengakui kalau Forum Kades mendukung Prabowo-Hatta. Kalau ada ditemukan kades menggunakan fasilitas negara untuk hadir dalam kegiatan itu, kami tidak mengetahuinya,’’ katanya.(SR)

Kirim Komentar

Leave a Reply