Wabup Lotim Ajukan Pembubaran Satu Perusda

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Setdakab Lotim dengan Lomboktoday.co.id

LOTIM, Lomboktoday.co.id – Wakil Bupati Lombok Timur, Drs H Haerul Warisin, M.Si., Senin kemarin(30/6)menyampaikan pidato pengantar pengajuan dua buah Raperda, yakni Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014, dan Raperda tentang Pembubaran Perusahaan Daerah (PD) Pasar Selaparang.

Wakil Bupati Lombok Timur, Drs H Haerul Warisin,

Wakil Bupati Lombok Timur, Drs H Haerul Warisin

Itu disampaikan dalam Sidang Paripurna XI masa sidang III, yang dihadiri 36 anggota DPRD, unsur forum koordinasi pemerintah daerah, Asisten Ekonomi Pembangunan dan sejumlah pejabat eselon II dan III.

Diusulkannya pembubaran PDPasar Selaparang untuk mendapat persetujuan DPRD, berdasarkan ketentuan Pasal 46 Perda Nomor 14 Tahun 2009 yang menyatakan pembubaran PDPasar Selaparang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan sebelum pembubaran, Bupati membentuk panitia pembubaran.

Panitia pembubaran, kata Wabup, telah bekerja dan menyimpulkan keberadaan PD Pasar Selaparang tidak layak menjalankan usaha, sehingga direkomendasikan untuk dibubarkan.

Dipandang perlunya pembubaran Perusda itu, juga berdasarkan laporan hasil audit khusus Inspektorat Kabupaten Lombok Timur Nomor 740.04/14.K/IRT/2012, tanggal 15 Maret 2012, yang menyimpulkan PDPasar Selaparang tidak layak untuk menjalankan fungsinya, sehingga merekomendasikan pembubaran Perusdatersebut.

Selain itu, papar Wabup, PDPasar Selaparang sudah tidak melakukan aktifitas lagi karena tugas dan fungsinya sudah dialihkan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset, berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/752/PPKA/2012 tentang penunjukan Dinas PPKA Kabupaten Lombok Timur sebagai pengelola pasar umum di Kabupaten Lombok Timur.

Dijelaskan Wabup, pengelolaan PDPasar Selaparang pada tahun anggaran 2012 dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar Rp591,836 juta lebih. Namun setelah setelah dikelola Dinas PPKA, pada tahun 2013  kontribusi meningkat tajam, yakni sebesar Rp3,9 miliar lebih, sementara pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp6, 211 miliar.

Mengenai kewajiban PDPasar Selaparang setelah dibubarkan, papar Wabup, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Selanjutnya, semua asset, baik barang bergerak maupun tidak bergerak menjadi barang milik daerah, sedangkan hak-hak kepegawaian Direksi dan Badan Pengawas akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mencermati dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan sejak awal tahun 2014, Wabup berpandangan perlunya dilakukan penyempurnaan, agar mampu mengakomodir sebesar-besarnya kebutuhan masyarakat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Pengajuan Rancangan Perubahan APBD itu, paparnya, merupakan salah satu bentuk implementasi dan hasil evaluasi  semester pertama pelaksanaan APBD yang telah berjalan serta proyeksi berbagai kemungkinan yang dapat dicapai dan penentuan strategi pelaksanaan kegiatan sampai akhir tahun 2014 dengan tetap memperhatikan ketentuan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

Dalam Rancangan Perubahan APBD yang diusulkan itu, Pemerintah Daerah tetap berupaya untuk meningkatkan  keserasian pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang disesuaikan dengan kondisi, serta mengoptimalkan potensi daerah dan aspirasi masyarakat melalui penajaman sasaran program dan kegiatan dengan melihat penetapan target indikator kinerja Pembangunan Daerah, sehingga tahun pertama pelaksanaan program dan kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2014 diharapkan mampu mewujudkan capaian  target tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Timur periode 2013-2018.

Untuk mengakomodir kebijakan tersebut, dalam Rancangan  Perubahan APBD yang diajukan, terjadi perubahan struktur APBD yang disusun dengan rencana pendapatan daerah sebesar Rp1,819,334 triliun lebih, yang berarti meningkat sebesar Rp178,423 miliar lebih dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp1,640,911 triliun lebih, atau meningkat sebesar 10,87 persen.

Sedangkan Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp1,805,801 triliun lebih, meningkat Rp157,446 miliar lebih atau 9,55 persen dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp1,648,354 triliun lebih.(zar-humas)

Kirim Komentar

Leave a Reply