UMM Polisikan Oknum Pegawai Pegadaian Alas

POSE: (DARI KIRI), Ady Supryadi, SH., MH, Yulias Erwin, SH., MH, Siti Hasanah, SH., MH. (Foto: Abdul Rasyid/Lomboktoday.co.id)
POSE: (DARI KIRI), Ady Supryadi, SH., MH, Yulias Erwin, SH., MH, Siti Hasanah, SH., MH. (Foto: Abdul Rasyid/Lomboktoday.co.id)
POSE: (DARI KIRI), Ady Supryadi, SH., MH, Yulias Erwin, SH., MH, Siti Hasanah, SH., MH. (Foto: Abdul Rasyid/Lomboktoday.co.id)

MATARAM, Lomboktoday.co.id – Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum UMM melaporkan salah seorang oknum pegawai Pegadaian Kecamatan Alas, Sumbawa, inisial Ardh (28 tahun) ke Direktorat Reskrim Umum (Reskrimum) Mapolda NTB, Rabu pagi (02/7), sekitar pukul 10.00 Wita.

Oknum pegawai Pegadaian Alas yang bertempat tinggal di Jalan Pahlawan No.27 Telaga Bakti, Kecamatan Alas, Sumbawa itu dilaporkan LKBH Fakultas Hukum UMM, lantaran diduga telah memalsukan dokumen berupa ijazah dan transkrip nilai UMM dengan tanggal kelulusan 06 April 2013.

‘’Dengan mendapatkan Surat Kuasa Khusus dari Rektor UMM, Drs Mustamin H Idrus, MS tertanggal 26 Juni 2014, kami dari LKBH Fakultas Hukum UMM, tadi pagi melaporkan inisial Ardh (28 tahun), salah seorang oknum pegawai Pegadaian Alas, Sumbawa ke Direktorat Reskrim Umum Polda NTB,’’ kata Direktur LKBH Fakultas Hukum UMM, Yulias Erwin, SH., MH, kepada Lomboktoday.co.id di kampus Fakultas Hukum UMM, Rabu (02/7).

Yulias Erwin yang didampingi Sekretaris LKBH Fakultas Hukum UMM, Siti Hasanah, SH., MH menceritakan kronologis kejadiannya sehingga pihak universitas mengetahui adanya kasus dugaan pemalsuan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilakukan oleh oknum pegawai Pegadaian Alas itu.

Dimana, pada Rabu (14/6) lalu, Bagian Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UMM menerima foto copy ijazah dan transkrip nilai yang hendak dilegalisir oleh oknum tersebut. Setelah dicek di data alumni, ternyata nama yang bersangkutan tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa dan alumni di Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Fisipol UMM. Sehingga, terindikasi bahwa tandatangan dekan dan rektor yang tercantum dalam ijazah dan transkrip nilai itu palsu.

‘’Sesuai SK Yudicium Dekan No: 278/II.3.AU/KEPIV/2013 tanggal 11 April 2013 (30 Jumadil Awal 1434 Hijriyah) tentang Yudicium Sarjana Strata Satu (S1) dan Diploma Tiga (D3) mahasiswa Fisipol UMM, tidak tercantum nama oknum tersebut (inisial Ardh, Red). Demikian juga dalam SK Rektor UMM No.: 143/II.3.AU/KEP/IV/2013, tidak tercantum nama inisial Ardh,’’ ungkapnya.

Bahkan, dalam penulisan nama pada ijazah yang dipegang Ardh menggunakan (pont) Monotype Corsiva, sedangkan pada ijazah yang dikeluarkan BAA (biro administrasi akademik) UMM adalah Aristocrat. Juga pada ukuran tulisan pada nomor ijazah Ardh yakni ukuran huruf 13 dan tebal, sedangkan yang dikeluarkan BAA UMM ukuran kecil dan tidak tebal.

Tak hanya itu, lanjut Yulias Erwin, logo yang terdapat di ijazah Ardh tidak jelas, sedangkan pada logo yang dikeluarkan BAA UMM sebagaimana terdapat dalam ijazah asli sangat jelas jika di foto copy. Termasuk juga pada tanggal kelulusan sebagaimana tercantum pada ijazah yang dikeluarkan oleh BAA UMM adalah tanggal 11 April 2013, bukan 06 April 2013 seperti yang tercantum dalam ijazah yang dipegang Ardh.

‘’Dengan demikian, perbuatan Ardh telah secara terang-terangan merusak citra dan nama baik UMM, dan tindakan tersebut sangat merugikan lembaga. Lebih-lebih ijazah palsu tersebut telah dipergunakan untuk kepentingannya dalam memperoleh pekerjaan dan jabatan,’’ tegasnya sembari mengatakan, bahwa atas perbuatannya itu, Ardh telah melanggar ketentuan Pasal 364 KUHP.

Siti Hasanah menambahkan, atas perbuatan pelaku Ardh ini, pihak UMM merasa dirugikan baik secara moril dan materil. Sehingga tim kuasa hukum UMM melalui LKBH Fakultas Hukum UMM juga akan menggugat pelaku Ardh secara perdata.(ar)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *