6 Villa dan Berugak di Temeak dan Pantai Pink Dibongkar Paksa

Anggota Satpol PP menertibkan villa tak berijin di kawasan Pantai Temeak dan Pantai Pink, Dusun Sunut, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Lotim. (Foto: Syamsurrijal/Lomboktoday.co.id)
Anggota Satpol PP menertibkan villa tak berijin di kawasan Pantai Temeak dan Pantai Pink, Dusun Sunut, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Lotim. (Foto: Syamsurrijal/Lomboktoday.co.id)
Anggota Satpol PP menertibkan villa tak berijin di kawasan Pantai Temeak dan Pantai Pink, Dusun Sunut, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Lotim. (Foto: Syamsurrijal/Lomboktoday.co.id)

LOTIM, Lomboktoday.co.id – Ratusan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Timur dengan di back up anggota Polres Lotim dan LSM Gumi Paer membongkar paksa bangunan villa atau bungalow sebanyak lima buah dan satu berugak di wilayah Kampung Temeak, Dusun Sunut, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Lotim, pada Sabtu (16/8).

Aksi pembongkaran paksa itu dipimpin langsung Kasat Pol PP Lotim, Nurhadi Muis dan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Lotim, L Zainal Abidin.

Dua villa dan satu berugak di rusak di kawasan pantai Temeak, sedangkan tiga villa lagi dibongkar paksa di kawasan Pantai Pink. Ini dilakukan karena pihak yang membangun tidak mengantongi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan HO dari Pemkab Lotim sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam aksi pembongkaran itu, sempat mendapatkan protes dari pemilik villa dan karyawannya. Termasuk dari anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Sekaroh, karena pembongkaran itu tidak ada surat pemberitahuan dan koordinasi Pemkab Lotim, kecamatan dengan pemerintahan desa setempat. Meski begitu, pihak Satpol PP tetap melakukan pembongkaran bangunan yang tak berijin itu.

Namun begitu, dari pihak karyawan villa yang dibongkar tersebut, sudah melaporkan kasusnya ke pemilik villa, dan berencana akan menempuh jalur hukum terhadap apa yang dilakukan oleh pihak Satpol PP Lotim ini. ‘’Siapa yang memimpin aksi dan bertanggungjawab atas pembongkaran villa ini,’’ kata salah seorang anggota BPD Sekaroh, Mastur di hadapan anggota Satpol PP yang melakukan aksi pembongkaran tersebut.

Mastur menegaskan, seharusnya dari pihak kabupaten maupun kecamatan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak desa terkait permasalahan ini, agar nanti kalau terjadi apa-apa bisa dijelaskan kepada masyarakat yang mengadu ke desa. Meski sebelumnya pihaknya sudah menerima surat mengenai masalah penertiban saja, tapi untuk pembongkaran tidak pernah disampaikan.

Yang jelas, dalam pembongkaran ini, tidak ada koordinasi sama sekali. Karenanya, ia mengkhawatirkan nanti akan ada dampak yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakatnya. Karena, dalam aksi pembongkaran ini, diduga ada kepentingan-kepentingan oknum tertentu yang memanfaatkan kesempatan ini.

‘’Karena wilayah penertiban ini masuk wilayah kami, maka tentunya harus diberitahukan terlebih dahulu kepada kami. Kalau nanti terjadi apa-apa dengan masyarakat kami, siapa yang akan bertanggungjawab,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Kadis Hutbun Lotim, L Zainal Abidin menjelaskan, penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP ini sudah sesuai prosedur aturan yang ada. Karena mereka menjalankan aturan. Apalagi sebelumnya, Pemkab Lotim dilaporkan ke Ombudsman. Namun Ombudsman mengembalikan kepada pemerintah daerah.

Begitu juga Satpol PP, tidak mungkin akan melakukan penertiban kalau tidak ada aturannya. Termasuk koordinasi dengan jajaran yang ada.

‘’Untuk ranah penertiban ini, ada di Satpol PP Lotim. Karena menjalankan aturan yang ada dalam Perda,’’ katanya sembari menunjukkan surat berkaitan dengan masalah penertiban tersebut kepada anggota BPD dan masyarakat.

Hal senada disampaikan Kasat Pol PP Lotim, Nurhadi Muis. Ia menegaskan, penertiban dan pembongkaran villa dan berugak yang berdiri di kawasan Pantai Pink dan Temeak ini, karena tidak ada ijinnya. Bahkan, jauh sebelumnya, pihaknya sudah mempermaklumkan untuk segera mengurusnya. Tapi tidak direspon dengan baik.

Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan setempat untuk kemudian meneruskan kepada jajaran di bawahnya mengenai penertiban ini.

‘’Kami terpaksa melakukan penertiban dan pembongkaran. Karena sudah diingatkan, tapi tidak diindahkan dengan baik. Kami hanya menjalankan perintah dan penegakan Perda yang mengatur masalah ijin,’’ katanya.

Pantauan Lomboktoday.co.id di lokasi penertiban villa yang tidak berijin di kawasan Pantai Temeak dan Pink berjalan lancar, meski sempat terjadi protes dan bersitegang antara pihak Satpol PP dengan karyawan pemilik villa yang dirusak itu. Bahkan sempat mengancam petugas yang melakukan aksi pembongkaran villa tersebut, tapi ditanggapi dingin oleh petugas dengan terus melakukan penertiban.

Akibatnya, salah seorang anggota Satpol PP terkena luka, lantaran terhimpit bangunan yang ditertibkan itu. Mengingat bangunan itu terbuat dari kayu, bambu dengan beratap daun ilalang, dan habis diratakan oleh anggota Satpol PP.

Sebagai bentuk kemarahan para karyawan villa yang dirusak itu, mereka memblokir jalan di Dusun Gubuk Baru. Tapi berhasil dibuka oleh petugas sepulangnya dari melakukan penertiban tersebut.(SR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *