OJK Tak Beri Ijin MMM

999
CENDRAMATA: Kepala OJK NTB, Yusri memberikan cendramata kepada
CENDRAMATA: Kepala OJK NTB, Yusri memberikan cendramata kepada Kabag Humas dan Protokol Biro Umum Setda Provinsi NTB, Drs Fathul Gani.
CENDRAMATA: Kepala OJK NTB, Yusri memberikan cendramata kepada Kabag Humas dan Protokol Biro Umum Setda Provinsi NTB, Drs Fathul Gani.

MATARAM, Lomboktoday.co.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan konferensi pers terkait maraknya pemberitaaan yang beredar mengenai program Manusia Membantu Manusia (MMM) Indonesia atau disebut juga sebagai Komunitas Mavrodian Indonesia dan Mavrodi Mondial Moneyboox.

Dari hasil penelusuran yang dilakukan OJK, diperoleh informasi bahwa program MMM merupakan suatu social financial networking dan bukan termasuk cakupan investasi karena tidak ada underlying investasinya.

Kepala OJK NTB, Yusri, dalam konferensi pers didampingi Kabag Humas dan Protokol Biro Umum Setda Provinsi NTB, Drs Fathul Gani, di Lesehan Green Asri, Sayang-Sayang, Rabu (27/8), menyebutkan, program MMM Indonesia atau Komunitas Mavrodian Indonesia, bukan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan sebagaimana diatur dan diawasi oleh OJK. Sehingga, program MMM Indonesia tidak mendapatkan ijin usaha dari OJK.

Dengan demikian, OJK tidak mengatur dan tidak mengawasi keberadaan program MMM Indonesia. Karenanya, OJK berharap agar masyarakat dapat memeriksa secara seksama dan harus memahami aspek legalitas, manfaat, risiko, serta mekanisme terkait dalam hal menerima tawaran investasi atau produk/layanan jasa keuangan lainnya.

POSE: Jajaran OJK NTB pose bersama Crew Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB.
POSE: Jajaran OJK NTB pose bersama Crew Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB.

Yusri menghimbau agar masyarakat harus waspada terhadap ciri-ciri tawaran investasi atau produk/layanan jasa keuangan yang tidak jelas, seperti menjanjikan imbal hasil yang sangat tinggi (imbal hasil yang tidak masuk akal jika dibandingkan dengan imbal hasil produk keuangan lainnya), tidak jelas regulator atau pengawasnya, serta tidak jelas informasi ijin usaha dan tanda terdaftar atas produk dan layanannya.

Ditambahkan Yusri, masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan atau laporannya yang berkaitan dengan tawaran investasi ke Layanan Konsumen OJK (Layanan 500-655) atau kepada Satuan Tugas Waspada Investasi, yang memiliki kewenangan untuk menangani dan menganalisis laporan dugaan tindakan melawan hukum di bidang pengelolaan investasi.(poetri/ar/dra/ltd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here