Mahasiswa Unram Tuntut Transparansi Informasi

3 minutes reading
Friday, 12 Sep 2014 11:07 0 1001 Editor
AKSI: Mahasiswa Unram saat aksi teatrikal di depan kampus Unram, Jumat pagi (12/9).

AKSI: Mahasiswa Unram saat aksi teatrikal di depan kampus Unram, Jumat pagi (12/9).

MATARAM, Lomboktoday.co.id – Sejumlah mahasiswa Universitas Mataram (Unram) melakukan aksi teatrikal di depan kampus Unram, Jumat pagi (12/9). Aksi teatrikal itu digelar tak lain untuk menuntut transparansi informasi dari pihak kampus.

Dalam orasinya, Jumaidi, selaku pemohon informasi menjelaskan, Unram saat ini sedang melakukan Kasasi di Mahkamah Agung (MA) atas Putusan PTUN Mataram No. Perkara: 14/G/2014 tertanggal 21 Agustus 2014. Dimana, Unram memasukkan kasasi tersebut pada 2 September 2014 lalu.

‘’Kami tetap menghargai proses hukum yang dilakukan Unram. Karena, itu merupakan haknya dia untuk melakukan upaya hukum ke yang lebih tinggi jika tidak menerima putusan sebelumnya. Tapi di balik itu semua, kami patut cermati tindakan yang dilakukan Unram. Padahal, membuka informasi public merupakan keharusan, karena sudah diamanahkan oleh konstitusi dan Undang-Undang,’’ kata Jumaidi, selaku pemohon informasi saat berorasi di depan kampus Unram, Jumat (12/9).

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Junan Helmi menambahkan, pihaknya tetap akan menuntut transparansi. Karena, hal itu merupakan keharusan bagi setiap badan publik.

Seperti diketahui bahwa, pada akhir 2013 lalu, Jumaidi selaku mahasiswa Unram telah mengajukan permohonan informasi ke Universitas Mataram. Informasi yang diminta; pertama, laporan pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Unram periode 2010-2011 dan 2011-2012. Kedua, laporan pengelolaan keuangan JPKMK (tahun 2011, 2012, 2013). Ketiga, laporan pengelolaan SPP tiga tahun terakhir (tahun 2011, 2012, 2013). Keempat, laporan pengelolaan pembayaran 10 persen telat bayar SPP (tahun 2012, 2013).

Permohonan yang diajukan tersebut, ternyata tidak ditanggapi oleh pihak rektorat. Karena tidak ditanggapi, akhirnya Jumaidi lalu mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB. Dan persidangan oleh KI pun telah selesai. Dalam putusan KI tertanggal 5 Mei 2014 lalu itu telah memenangkan Jumaidi (memerintahkan kepada Unram untuk menyerahkan informasi yang diminta).

Karena tidak puas dengan putusan KI, Unram pun kemudian mengajukan permohonan keberatan ke PTUN (sidang sudah dilakukan PTUN dan putusan pada tanggal 21 Agustus 2014). Putusan PTUN memenangkan Jumaidi.

Putusan PTUN pun masih tidak diterima oleh Unram dan akhirnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) pada 2 September 2014 (sedang dalam proses penyelesaian).

Tindakan yang dilakukan oleh pihak rektorat Unram adalah bertentangan dengan apa yang diamanahkan dalam konstitusi yang telah menjamin hak warga untuk tahu dan melanggar UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Dalam pasal 4 ayat 2 UU tersebut sudah jelas menyatakan, ‘’Setiap orang berhak: (a) melihat dan mengetahui informasi publik’’.

Sejak tumbangnya rezim Orde Baru (Orba), pemerintah Indonesia mulai merumuskan tatanan pemerintahan yang baru dengan membuka ruang demokrasi yang seluas-luasnya dengan menetapkan TAP MPR NOMOR XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN. Kemudian ditegaskan kembali dengan diterbitkannya UU No.28 tahun 1999. Di dalam kedua peraturan itu, telah mendorong untuk terciptanya sebuah keterbukaan informasi dan memberikan partisipasi warga dalam penentuan kebijakan. Hal itu merupakan upaya untuk mewujudkan demokrasi yang seutuhnya. Tapi, selama ada ‘’bandit-bandit penguasa’’ yang memimpin di negeri ini, demokrasi akan selalu ternodai.

Sikap rektor Unram yang tidak mau memberikan Informasi, telah mencederai tatanan demokrasi di negeri ini. Hal ini menunjukkan bahwa telah ‘’MATINYA DEMOKRASI DI UNIVERSITAS MATARAM’’.

Padahal, Unram merupakan lembaga pendidikan, tempat para ilmuan, para profesor, para akademisi, para pelajar, dan tempat semua ilmu bermuara. Seharusnya menjadi gerbang sebuah perubahan. Lembaga pendidikan seharusnya turut serta mendorong ke arah yang lebih baik. Tapi, yang terjadi di Unram malah sebaliknya.

Oleh karena itu, para mahasiswa Unram saat berorasi membacakan pernyatakan sikapnya. Pertama, mengecam Unram merupakan lembaga yang anti demokrasi. Kedua, mengecam sikap rektor yang otoriter. Ketiga, menyatakan akan tetap menuntut transparansi. Setelah membacakan pernyataan sikapnya, akhirnya sejumlah mahasiswa Unram tersebut meninggalkan lokasi aksi dengan tertib.(ar)

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LAINNYA