Pemkot-Kejari Mataram Teken MoU Bantuan Hukum

MoU: Walikota Mataram, H Ahyar Abduh bersama Wakil Walikota Mataram, H Mohan Roliskana dan Kepala Kejari Mataram, Rodiansyah saat menandatangani MoU di bidang bantuan hukum perdata dan tata usaha negara di ruang Kenari kantor Walikota Mataram, Kamis (18/12).
MoU: Walikota Mataram, H Ahyar Abduh bersama Wakil Walikota Mataram, H Mohan Roliskana dan Kepala Kejari Mataram, Rodiansyah saat menandatangani MoU di bidang bantuan hukum perdata dan tata usaha negara di ruang Kenari kantor Walikota Mataram, Kamis (18/12).
MoU: Walikota Mataram, H Ahyar Abduh bersama Wakil Walikota Mataram, H Mohan Roliskana dan Kepala Kejari Mataram, Rodiansyah saat menandatangani MoU di bidang bantuan hukum perdata dan tata usaha negara di ruang Kenari kantor Walikota Mataram, Kamis (18/12).

MATARAM, Lomboktoday.co.id – Pemerintah Kota Mataram menandatangani perjanjian kerjasama (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Mataram dalam bidang bantuan hukum perdata dan tata usaha negara di ruang Kenari kantor Walikota Mataram, Kamis (18/12).

Naskah kerjasama itu, ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mataram, Rodiansyah, SH dan Walikota Mataram, H Ahyar Abduh bersama Wakil Walikota Mataram, H Mohan Roliskana yang disaksikan oleh kepala dinas lingkup Pemerintah Kota Mataram dan jajaran dari Kejari Mataram.

Usai penandatanganan MoU itu, Walikota Mataram, H Ahyar Abduh mengatakan, kerjasama ini merupakan bentuk transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan yang merupakan aspek penting dalam pembaruan hukum serta terhadap kebijakan yang sudah diambil.

‘’Masyarakat saat ini sudah sangat kritis menilai dampak dari berbagai kebijakan. Hal ini wajar, karena masyarakat yang merasakan dampak tersebut,’’ katanya.

Akan tetapi, sebagai kota yang bermotokan Maju, Religius dan Berbudaya, Walikota meminta agar masyarakat lebih mengedepankan etika dan kearifan lokal. Artinya, jika ada kebijakan yang kurang tepat, harus mengedepankan fungsi persuasif, bila perlu dengan mengundang Kejati Mataram untuk memediasi sebelum ke proses hukum. ‘’Jangan buru-buru di bawah ke ranah hukum,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Rodiansyah dalam kesempatan itu mengatakan, penandatangan MoU ini merupakan lanjutan dari program kejaksaan tinggi, karena perjanjian kerjasama ini periodenya satu tahun.

Penjanjian ini merupakan salah satu bentuk implementasi tugas pokok dan fungsi kejaksaan antara lain menjaminan penegakan hukum, melindungi kekayaan negara, dan melindungi kepentingan umum.

Dengan kerjasama ini, kata Rodiansyah, kejaksaan dapat memberikan jasa hukum oleh jaksa di luar penegakan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan dan bantuan hukum perdata dan tata usaha negara guna menyelamatkan kekayaan negara atau menegakkan kewibawaan pemerintah serta untuk meminimalkan pelanggaran terhadap peraturan berdasarkan surat kuasa khusus untuk mewakili Pemerintah Kota Mataram.

‘’Misalnya terkait dengan masalah penagihan pajak reklame, penanganan perusahaan yang hampir gagal, bahkan hingga pembatalan pernikahan melalui proses resmi, bukan di bawah tangan,’’katanya.

Dia menjelaskan, beberapa daerah yang sudah melakukan kerjasama dalam bidang bantuan hukum perdata dan tata usaha negara ini, antara lain; Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Kabupaten Lombok Barat terkait dengan penagihan tunggakan pajak hotel. ‘’Kota Mataram, hingga saat ini belum ada pengajuan untuk dilakukan bantuan atau pelayanan hukum,’’ ungkapnya.(nir/nyem/ar/dra/ltd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *