Warga Mawun Pertayakan Status Lahan PT Artika

HEARING: Warga Desa Mawun saat mendatangani kantor DPRD Loteng. (Foto: Akhyar Rosidi/Lomboktoday.co.id)
HEARING: Warga Desa Mawun saat mendatangani kantor DPRD Loteng. (Foto: Akhyar Rosidi/Lomboktoday.co.id)

LOTENG, Lomboktoday.co.id – Status lahan PT Artika di Dusun Mawun, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Loteng, dipertayakan warga setempat. Karena sudah 25 tahun tidak pernah digarap. Di satu sisi, ketika ada orang yang mempunyai banyak uang mengurus ke BPN untuk pengelolaan, cepat diterbitkan sertifikat di atas HGU-HGP.

Untuk itulah, puluhan warga desa setempat mendatangi kantor DPRD Loteng, Senin (12/1), untuk meminta agar lahan tersebut supaya ditetapkan menjadi tanah terlantar dan diserahkan kepada warga. Sehingga, status lahan itu menjadi jelas dan warga bisa memanfaatkannya untuk bercocok tanam dan lain sebagainya.

Ketua SPI Cabang Loteng, Lukman Hakim menjelaskan, tidak ada kejelasan perusahaan tersebut selama ini, sehingga pihaknya meminta kepada bupati agar segara menetapkan lahan tersebut menjadi tanah terlantar.

‘’Kami meminta agar lahan itu diberikan kepada warga, sehingga bisa dimanfaatkan,’’ katanya.

Khaerudin, salah satu anggota SPI Cabang Loteng, juga mengeluhkan banyaknya ketimpangan yang dilakukan BPN selama ini. Banyak sertifikat yang muncul di atas lahan hak guna usaha dan hak guna pakai (HGU-HGP) PT Artika tersebut. Bangunan juga tidak sedikit yang muncul belakangan ini, atas nama perusahaan lain.

Tapi, ketika warga biasa yang ingin menggarap lahan di tanah tersebut, mereka harus berhadapan dengan polisi.

Mereka juga seringkali mengajukan pembuatan sertifikat berdasarkan sporadik dan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT). ‘’Tapi hasilnya selalu nihil sampai sekarang. Ada apa dengan BPN ini?,’’ ungkapnya dengan nada tanya.

Menurutnya, BPN telah menerima suap dari orang yang punya uang. Karena setiap kali perusahaan mengajukan pembuatan sertifikat di atas lahan itu, mereka selalu mendapatkannya dengan mudah dan cepat. Sementara masyarakat yang ingin membuat sertifikat dan beberapa kali mengajukannya, namun tidak pernah ditanggapi sampai sekarang.

‘’BPN hanya melayani orang berduit saja. Kalau masyarakat biasa tidak pernah tersentuh atau diperhatikan,’’ ujarnya.

Kasi Pengendalian BPN Loteng, Edy BL membantah tudingan itu. Pihaknya sama sekali tidak mengetahui ada bangunan di atas lahan tersebut. Selama ini, tidak ada laporan yang masuk ke kantornya ada bangunan berdiri di atas lahan tersebut.

Edy juga menampik semua tudingan telah menerima suap. Dalam pembuatan sertifikat, tidak ada yang dibedakan selama ini, baik rakyat biasa maupun pejabat. Semuanya diperlakukan sama.

Untuk pengajuan sertifikat yang dilakukan warga Mawun, memang sempat dilakukan. Tapi saat melakukan pengukuran, lahan tersebut memang masuk lahan PT Artika. Pihaknya tidak mungkin mengeluarkan sertifikat double di atas lahan yang sama. ‘’Semuanya diperlakukan sama,’’ kilahnya.

Untuk persoalan lahan PT Artika sendiri, Edy mengaku sudah melayangkan dua kali surat teguran kepada perusahaan bersangkutan. Jika pada teguran ketiga nanti tidak diindahkan, maka pihaknya akan mengajukan ke Kakanwil BPN NTB dan pusat. Karena yang berhak menentukan apakah lahan itu menjadi tanah terlantar dan tidak, hanya BPN pusat. ‘’Kami hanya sebatas mengajukan,’’ jelasnya.

Anggota Komisi II DPRD Loteng, L Sunting Mentas meminta deadline waktu kepada BPN. Sebab, masyarakat sudah lama menunggu dan harus memberikan kejelasan mengenai waktu akan dilayangkan surat teguran ketiga. Begitu juga dengan waktu penetapan status lahan PT Artika menjadi tanah terlantar.(ROS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *