MenPAN-RB Sambangi Sejumlah Layanan Publik

KUNKER: MenPAN-RB, Yuddy Chrisnandi didampingi Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi saat meninjau pelayanan publik di kantor Imigrasi Mataram.

MATARAM, Lomboktoday.co.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi NTB. MenPAN-RB tiba di Bandara Internasional Lombok (BIL), Jum’at (20/3) sekitar pukul 13.55 Wita.

Mengawali kunjungannya, MenPAN-RB, Yuddy Chrisnandi meninjau Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN), di Jalan Pendidikan Mataram. Di tempat itu, MenPAN-RB, Yuddy disambut langsung oleh Gubernur NTB, Dr TGH M Zainul Majdi bersama jajaran Pemprov NTB.

Di Kanwil BPN, Menteri Yuddy Chrisnandi menegaskan agar pelayanan BPN fokus pada wilayah-wilayah yang berpotensi pariwisata, sehingga dapat diinventarisasi permasalahan yang ada. Menpan juga menanyakan terkait pembebasan lahan di Mandalika yang akan dikembangkan sebagai kawasan pariwisata dunia.

‘’Provinsi NTB adalah salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia. Karena itu, kepastian hukum harus diutamakan,’’ katanya.

Usai meninjau dan melihat unit pelayanan sertifikasi tanah di Kanwil BPN, MenPAN-RB didampingi Gubernur NTB kemudian mengunjungi Mapolda NTB. Di Mapolda, MenPAN-RB disambut Kapolda NTB, Brigjend Polisi Sriyono. MenPAN-RB berkeliling meninjau sejumlah unit pelayanan seperti Direktorat Pengamanan Obyek Vital, Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Koperasi Kepolisian, layanan Drive Thrue dan Ditlantas Polda NTB.

Di tempat tersebut, MenPAN-RB juga berdialog dan memberikan motivasi kepada jajaran pegawai di Mapolda NTB.

Ia juga menyampaikan terkait berbagai kebijakan pemerintah yang baru, seperti gerakan penghematan nasional, revolusi mental, serta perlunya bekerja secara lintas sektor. Saat membaca visi, misi, dan motto Ditlantas Polda NTB, MenPAN-RB memberikan apresiasi.  Dimana, Ditlantas Polda NTB menjadikan masyarakat sebagai obyek utama dalam pelayanan yang dibarengi semangat kedisiplinan.

Dari Polda NTB, MenPAN-RB bersama rombongan selanjutnya bergerak menuju Kantor BKPM dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (BKPM-PTSP) Provinsi NTB. Kunjungan MenPAN-RB didampingi Gubernur Zainul Majdi ini, disambut antusias oleh para pegawai PTSP. Di tempat tersebut, MenPAN-RB juga diberikan pemaparan tentang berbagai kemudahan pelayanan perijinan investasi di NTB.

Dari kantor PTSP, MenPAN-RB berjalan kaki mengunjungi Kantor Imigrasi dan LTSP Disnakertrans. Di tempat itu, Menpan sempat berdialog dengan pemohon yang sedang menunggu antrean di loket. Saat di kantor Imigrasi, MenPAN-RB menemukan masih ada calon TKI yang tidak tahu nama perusahaan atau lokasi penempatan di negara tujuan.

Ketidaktahuan calon TKI yang sedang mengajukan permohonan paspor itu, didapati MenPAN-RB di ruang pelayanan paspor. Karenanya, ia meminta Imigrasi lebih selektif menerbitkan paspor agar kelak tidak mengakibatkan para TKI menjadi korban penipuan. ‘’Ini upaya untuk melindungi TKI,’’ ujarnya.

Di Imigrasi, MenPAN-RB juga mendapati lambannya proses online paspor akibat perubahan sistem yang dilakukan kantor Imigrasi secara terpusat, sejak awal Februari 2015 lalu. Akibatnya, proses penerbitan paspor yang semula mampu menangani 300 lebih pemohon, saat ini hanya mampu melayani sekitar 100 pemohon.

Melihat keterlambatan itu, MenPAN-RB kemudian menelpon Sekretaris Dirjen Imigrasi, Asep Kurnia. MenPAN-RB meminta perbaikan sistem layanan paspor dipercepat. ‘’Dalam dua minggu ke depan ini harus normal kembali,’’ ungkapnya.

Usai meninjau unit pelayanan di kantor Imigrasi, MenPAN-RB kemudian menuju kantor Gubernur NTB untuk beraudensi dengan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov NTB.

Saat beraudensi, MenPAN-RB meminta jajaran ASN NTB bisa memberikan keteladanan kepada masyarakat.

Menurut MenPAN-RB, Aparatur Sipil Negara adalah agen-agen pembangunan, sehingga harus bisa berhemat, merakyat, responsif, melayani dan membuang ego sektoral. Audensi ini dilakukan MenPAN-RB untuk motivasi jajaran ASN dan menyampaikan berbagai revitalisasi kebijakan, seperti apa yang menjadi amanat presiden. Diantaranya, revolusi mental reformasi birokrasi aparatur sipil negara.(jib/ism/ar/dra/ltd)