Gubernur Tinjau Teluk Awang dan Batu Nampar

TELUK AWANG: Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi saat mengunjungi Teluk Awang.
TELUK AWANG: Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi saat mengunjungi Teluk Awang.
TELUK AWANG: Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi saat mengunjungi Teluk Awang.

MATARAM, Lomboktoday.co.id – Gubernur NTB, Dr TGH M Zainul Majdi melakukan kunjungan kerja ke Desa Awang, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, dan Desa Batu Nampar, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, Rabu (25/3).

Sekitar pukul 08.30 Wita, Gubernur NTB bersama rombongan yang datang dengan mengendarai sepeda dari Mataram tiba di Desa Awang. Gubernur dan rombongan disambut Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Aminullah bersama tokoh masyarakat Desa Awang.

Di Desa Awang, gubernur kharismatik yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) ini melakukan dialog masyarakat. Gubernur menampung aspirasi dan keluhan masyarakat terkait Permen-KP/1/2015, yang melarang penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan.

Masyarakat mengaku bingung dengan adanya Permen-KP/1/2015 tersebut. Karena, Permen-KP/1/2015 itu melarang penangkapan Lobster yang kurang dari ukuran 8 cm. Sedangkan untuk ukuran 8 cm ke atas juga dilarang, karena dalam keadaan bertelur.

‘’Ini yang kadang kita bingungkan Pak Gub. Kita mau nangkap takut kena peraturan,’’ kata Kepala Dusun Awang Bala, Wak Napisih.

Seperti halnya Wak Napisih, Kepala Dusun Awang Kebon, Sahirun juga mengeluhkan hal serupa. ‘’Pernah ada isu polisi beserta petugas dari Balai Karantina akan menggeledah rumah penduduk terkait dengan penangkapan Lobster,’’ katanya.

Menanggapi keluhan masyarakat, TGB mencoba memberikan jalan keluar dengan mengijinkan nelayan menangkap bibit Lobster, dengan syarat harus dibudidayakan terlebih dahulu baru boleh dijual.

Terkait keluhan masyarakat Awang ini, Gubernur kemudian menugaskan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Aminullah untuk membuat telaahan resmi tentang apa yang terjadi pada masyarakat saat ini. Hasil telaah itu selanjutnya akan disampaikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. ‘’Pak kadis buat naskah dinas dan telaahan, hari Senin saya tunggu di meja saya,’’ ungkapnya.

Usai melakukan dialog dengan masyarakat Desa Awang, Loteng, gubernur bersama rombongan dari provinsi melanjutkan perjalanan menuju Desa Batu Nampar, Kecamatan Jerowaru, Lotim. Tiba di Batu Nampar, gubernur dari kalangan pesantren ini disambut antusias oleh masyarakat.

Di tempat ini, selain bersilaturahmi, gubernur juga melakukan dialog dengan masyarakat. Secara umum masyarakat Batu Nampar juga mengeluhkan hal serupa dengan masyarakat Desa Awang. Yaitu terkait Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.57/Permen-KP/2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.30/Permen/2012.

Permen itu mengatur tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang melarang adanya bongkar muat di tengah laut, yang dampaknya dirasakan juga oleh para pembudidaya ikan Kerapu.

Selain itu, H Burairah, mewakili masyarakat Batu Nampar mengeluhkan, tidak adanya kapal transnasional yang akan mengangkut hasil budidaya kerapu yang ada. Karena, untuk menjual hasil harus melalui cek poin dibatas perairan Indonesia, yang untuk wilayah NTB cek poinnya di Belawan, Sumatera Utara.

‘’Ada peraturan menteri yang nggak bolehin bongkar muat di tengah laut, tapi dampaknya ke kerapu juga,’’ keluh Buhairi.

Terkait persoalan yang sedang dihadapi masyarakat Batu Nampar ini, gubernur berjanji akan mencarikan solusi. Gubernur pun kembali menugaskan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB untuk segera membuat telaahan tentang kondisi yang terjadi.

‘’Coba siapkan draft suratnya Pak Kadis, buatkan perincian-perincian yang harus diperhatikan,’’ ungkap gubernur.(hsn/ar/dra/ltd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *