Semua Fraksi DPRD Lotim Setujui Tiga Perda

LOTIM, Lomboktoday.co.id – Rapat Paripurna XI Masa Sidang III, Rabu (01/4), DPRD Lombok Timur dengan agenda pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pengajuan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan eksekutif, semua fraksi berpandangan menyetujui ketiga Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Ketiga Raperda yang diajukan melalui nota Bupati Lombok Timur, HM Ali Bin Dachlan adalah, pertama; Raperda tentang tata cara tuntutan ganti-rugi kerugian daerah. Kedua; perubahan peraturan daerah No.8 tahun 2011 tentang penyelenggaraan dan pencatatan kependudukan. Ketiga; perubahan peraturan daerah No.11 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.

Dari 10 fraksi yang ada di DPRD Lotim, masing-masing Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PDIP, Fraksi PKS, Fraksi Hanura dan Fraksi Restorasi Keadilan, hanya ada dua fraksi yang dalam pemandangan umumnya menyampaikan beberapa point catatan pandangan terhadap ketiga Raperda tersebut. Diantara kedua fraksi dimaksud, Fraksi PDIP memberikan catatan terhadap perubahan Perda No.8 tahun 2011 tentang penyelenggaraan dan pencatatan kependudukan.

Dalam pandangannya, Fraksi PDIP menekankan agar pelaksanaan pencatatan cipil ini menekan kepada eksekutif agar segera pelaksanaan E-KTP dikembalikan ke kecamatan dan jangan ada lagi terdengar adanya mafia atau percaloan dalam pengurusan kartu keluarga maupun pembuatan KTP.

Pandangan yang sama juga dilontarkan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Senada dengan pandangan Fraksi PDIP, Fraksi PKB juga meminta kepada eksekutif agar melalui Perda baru terkait catatan sipil agar lebih mempermudah rakyat dalam memperoleh pelayanan, jangan setelah adanya Perda baru justeru semakin mempersulit rakya. Demikian dua fraksi memberikan catatan terhadap Raperda baru.

Eksekutif Ajukan Tiga Raperda

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengajukan tiga Raperda ke legislatif untuk ditetapkan menjadi Perda.

Ketiga Raperda itu, yakni Raperda tentang tata cara tuntutan ganti rugi kerugian daerah, Raperda tentang perubahan atas Perda Lotim No.8 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dan Raperda tentang perubahan atas Perda No.11 tahun 2010 tentang retribusi jasa umum.

Wakil Bupati Lombok Timur, H Khaerul Warisin dalam sambutannya mengatakan, pengajuan Raperda ini, berkaitan dengan penyelesaian ganti rugi kerugian negara, sebagaimana yang tertuang dalam UU. Karena, permasalahan ganti rugi ini wajib dilaksanakan setiap pimpinan pemerintah dan instansi atau penyelenggara negara.

Termasuk berkaitan dengan UU 13 tahun 2003, tentang keuangan negara yang menegaskan bahwa, barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima atau menyimpan, membayar atau menyerahkan keuangan, surat berharga milik negara.

‘’Yang bertanggungjawab terhadap pengembalian secara pribadi, atas semua kekurangan yang terjadi dalam kepengurusannya,’’ katanya.

Terhadap kewajiban mengganti kerugian negara atau daerah, oleh pengelola keuangan, merupakan unsur pengendalian internal yang handal. Sehingga, resiko dan konsekuensi hukum tersebut, maka setiap pegawai atau pejabat akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.

‘’Kalau terjadi kerugian negara, maka wajib dikembalikan. Baik itu dilakukan secara sengaja atau kelalaian,’’ ungkapnya.

Secara eksplisit, lanjutnya, setiap kerugian daerah itu, harus diganti oleh pihak yang bersangkutan, bukan perbendaharaan.

Sedangkan terkait Raperda tentang perubahan atas Perda Lotim No.8 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, disebutnya sebagai system edukasi kependudukan, mempunyai peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Dengan berlakunya UU No.24 tahun 2013, tentang perubahan atas UU 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, telah membawa konsekuensi perubahan terhadap beberapa ketentuan tentang administrasi kependudukan. Termasuk pula pendaftaran penduduk pencatatan sipil, sebagai bagian dari sistem administrasi kependudukan.

‘’Perubahan-perubahan itu antara lain, penerapan kartu penduduk menjadi E-KTP, yang semula lima tahun, menjadi seumur hidup. Disamping itu, UU 24 tahun 2013 ini menghapus biaya administrasi pembuatan KTP dan akte kelahiran,’’ ujarnya.

Adanya perubahan ini, menjadi dasar diajukannya perubahan Perda No.8 tahun 2011. Dalam rancangan perda yang diajukan ini, antara lain mengatur perubahan ketentuan persyaratan petugas adminsitrasi dan denda apabila terjadi keterlambatan peristiwa pelaporan.

Selain itu, Raperda ini menyempurnakan sanksi pidana untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan UU. Perda No.8 tahun 2013, mengatur tentang hukuman pidana kurungan enam bulan atau denda Rp50 juta. ‘’Pada prinsifnya, Perda dapat membuat hukuman pidana,’’ tegasnya.

Sementara Raperda No.11 tahun 2010, tentang pemberian kewenangan menggali sumber derah dan digunakan sendiri, sesuai karakteristik daerah. UU tersebut dalam rangka penyelenggaraan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, berhak mengatur pemerintahan sendiri. Hal itu, untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan.

‘’Daerah berhak mengenakan pungutan terhadap masyarakat, terkait pajak dan retribusi,’’ tandasnya.

Diantara retribusi itu, meliputi retribusi jasa umum, usaha dan perijinan tertentu. Sementara, jasa umum selama ini diatur dalam Perda No.11 tahun 2010, sekarang sudah tidak sesuai.

‘’Perlu dilakukan perubahan sebagai dasar pungutan retribusi daerah,’’ pungkasnya.(Kml/DIM)

Leave a Reply

Your email address will not be published.