DPRD Lotim-Solidaritas Masyarakat Lotim Menggugat Saling Debat Kusir

HEARING: Suasana hearing antara DPRD Lotim dengan Forum Solidaritas Masyarakat Lombok Selatan di ruang sidang utama DPRD Lotim. (Foto: Syamsurrijal/Lomboktoday.co.id)
HEARING: Suasana hearing antara DPRD Lotim dengan Forum Solidaritas Masyarakat Lombok Selatan di ruang sidang utama DPRD Lotim. (Foto: Syamsurrijal/Lomboktoday.co.id)
HEARING: Suasana hearing antara DPRD Lotim dengan Forum Solidaritas Masyarakat Lombok Selatan di ruang sidang utama DPRD Lotim. (Foto: Syamsurrijal/Lomboktoday.co.id)

LOTIM, Lomboktoday.co.id – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur dengan Solidaritas Masyarakat Lotim Menggugat terjadi saling debat kusir. Bahkan, masyarakat menilai DPRD Lotim kehilangan wibawa, lantaran tidak mampu menghadirkan para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hearing yang digelarnya. Padahal, DPRD memiliki kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Hal ini terjadi dalam kegiatan hearing antara DPRD Lotim dengan Forum Solidaritas Masyarakat Lotim (FSML), gabungan dari beberapa LSM, ormas dan mahasiswa Lotim, di ruang sidang utama DPRD setempat, Rabu (22/4).

Kegiatan hearing itu sendiri dipimpin Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Paelori bersama Wakil Ketua, Fadil Naim yang dihadiri gabungan anggota fraksi dan komisi DPRD Lotim.

Hearing ini digelar untuk meminta DPRD Lotim membentuk hak angket maupun interplasi guna meminta pertanggungjawaban Bupati Lotim, HM Ali BD atas berbagai permasalahan yang terjadi di Lotim. Diantaranya; kasus hutan Sekaroh, Sambelia, Tanah Pecatu, Tambang Pasir Besi, Tambang Pasir Laut dan masalah pendidikan.

Pada saat hearing akan dimulai, hujan interupsi pun datang yang tidak hanya berasal dari kalangan anggota DPRD Lotim semata, tapi dari Solidaritas Masyarakat Lotim Menggugat pun melakukan interupsi. Karena mereka menilai percuma melakukan hearing bila yang memiliki kewenangan dan kebijakan tidak satu pun yang hadir, sehingga diminta kepada pimpinan sidang untuk menskor hearing tersebut.

‘’Hearing ini tidak bisa dilanjutkan, karena tidak ada pejabat yang terlibat dalam masalah ini hadir. Jadi, kami minta pimpinan sidang untuk menskor hearing ini sambil menunggu para pejabat SKPD hadir,’’ kata Ketua SMS, Sayadi sembari merasa keheranan, masak pimpinan dewan tidak bisa menghadirkan sekelas kepala SKPD atau pejabat lainnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) NTB, HL Iswan Muliadi. Ia mengatakan, DPRD Lotim harus menghadirkan para pejabat berwenang dalam hearing ini, termasuk pihak kejaksaan, kepolisian dan TNI AD. Mengingat dalam masalah ini, pihaknya akan memberikan data mengenai berbagai persoalan yang terjadi di Lotim, yang diduga dilakukan oleh sang penguasa Lotim.

‘’Kami akan membuka data, jadi semua pejabat yang memiliki kepentingan dalam masalah ini harus dihadirkan. Pencuma hearing ini kalau para pejabat itu tidak ada yang hadir,’’ katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Restorasi Keadilan DPRD Lotim, Syamsul Rizal meminta kepada massa hearing untuk melanjutkan kegiatan ini. Karena, ini hanya sifatnya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Kemudian nanti pihaknya akan menindaklanjutinya sesuai aturan main yang ada.

‘’Kalau memang dibutuhkan untuk membentuk hak angket, kami siap untuk melakukannya asalkan masalahnya jelas. Dan kami berpihak kepada masyarakat sepanjang itu ada bukti-bukti yang menguatkan,’’ katanya.

Selanjutnya, pimpinan sidang menskor kegiatan hearing itu selama 15 menit guna menunggu para kepada SKPD hadir. Tapi, setelah 15 menit diskor, hearing pun dilanjutkan dengan tanpa ada satupun perwakilan SKPD yang hadir. Sehingga, hujan interupsi pun kembali terjadi.

‘’Kami sudah berupaya untuk menghadirkan para pimpinan SKPD yang terlibat dalam masalah ini, tapi tidak ada yang hadir dan itulah kondisi SKPD saat ini. Mari kita lanjutkan hearing ini tanpa kehadiran pimpinan SKPD, karena hearing ini hanya sifatnya mendengarkan aspirasi masyarakat,’’ ujar Daeng Paelori sembari menjelaskan, dirinya sudah menawarkan solusi apakah dilanjutkan atau tidak hearing ini tanpa ada pimpinan SKPD.

Sementara itu, Humas Presidium Masyarakat Lombok Selatan, L Ahmad Junaidi menegaskan, permasalahan yang terjadi di Lotim, harus segera diselesaikan, dengan meminta pertanggungjawaban Bupati Lotim, HM Ali BD. Karena, bila sampai DPRD Lotim tidak mampu menyelesaikannya, maka pihaknya akan membentuk pengadilan rakyat.

‘’Jangan salahkan kami kalau nanti akan membentuk pengadilan rakyat guna meminta pertanggungjawaban Bupati Lotim,’’ terang Turmuzi.

Ketua PMII Lotim, Alwi memberikan solusi agar tidak terjadi debat kusir untuk menunda kegiatan hearing ini, yakni dengan catatan semua pihak harus dihadirkan oleh DPRD Lotim agar penyelesaian masalah ini cepat diselesaikan dengan baik, sehingga masyarakat Lotim tidak menjadi korban.

‘’Kami tawarkan solusi untuk menunda saja kegiatan hearing ini, meski tetap dilakukan tapi para pejabat tidak ada hadir, ya percuma saja,’’ katanya.

Setelah mendengar semua masukan dari peserta hearing, akhirnya pimpinan sidang mengambil kesimpulan untuk menunda hearing sampai 27 April 2015 mendatang. Dan akan mengundang semua kepala SKPD yang terlibat, pihak kepolisian, kejaksaan dan TNI sesuai permintaan para peserta hearing.(SR)

Leave a Reply

Your email address will not be published.