Wagub NTB Buka Rakor Peredaran Miras

RAKOR: Wagub NTB, H Muh Amin saat memberikan sambutan pada acara pembukaan Rakor peningkatan pengawasan dan pencegahan peredaran minuman keras dan minuman beralkohol di Hotel Lombok Garden Mataram, NTB, Rabu (29/4).
RAKOR: Wagub NTB, H Muh Amin saat memberikan sambutan pada acara pembukaan Rakor peningkatan pengawasan dan pencegahan peredaran minuman keras dan minuman beralkohol di Hotel Lombok Garden Mataram, NTB, Rabu (29/4).
RAKOR: Wagub NTB, H Muh Amin saat memberikan sambutan pada acara pembukaan Rakor peningkatan pengawasan dan pencegahan peredaran minuman keras dan minuman beralkohol di Hotel Lombok Garden Mataram, NTB, Rabu (29/4).

MATARAM, Lomboktoday.co.id – Wakil Gubernur NTB, H Muh Amin membuka secara resmi rapat koordinasi (Rakor) peningkatan pengawasan dan pencegahan peredaran minuman keras dan minuman beralkohol di Hotel Lombok Garden Mataram, NTB, Rabu (29/4).

Rakor yang akan berlangsung selama tiga hari itu, dihadiri sejumlah pejabat unsur terkait, diantaranya; dari kepolisian, TNI, pelaku wisata, kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satupol PP) kab/kota se-NTB, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, Dinas Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan dan pejabat Pengadilan Tinggi Mataram.

Wakil Gubernur NTB, H Muh Amin mengatakan, persoalan minuman keras oplosan dan minuman beralkohol lainnya di daerah, masih diatur Undang-Undang darurat. Tapi, untuk lebih memantapkan pengawasan terhadap peredaran miras kedepan, jika diperlukan adanya peraturan daerah (Perda). Cuma, ini tentunya harus melalui proses dengan menyamakan persepsi unsur-unsur terkait.

‘’Mencakup miras, saya kira tidak perlu ada Perda, tapi jika diperlukan, tentunya harus dengan menyatukan persepsi dari unsur terkait seperti kejaksaan dan Pengadilan Tinggi,’’ kata Wagub NTB, H Muh Amin.

Muh Amin menjelaskan, selain sebagai wujud sinergi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Perdagangan RI yang telah mengeluarkan peraturan tentang pengendalian, pengawasan dan peredaran minuman beralkohol, kegiatan ini juga merupakan wujud kepedulian Pemerintah Provinsi NTB untuk membentengi masyarakat agar tidak terjerumus dalam efek negatif minuman keras.

Sementrara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB, Ibnu Salim mengatakan, persoalan minuman keras oplosan dan minuman beralkohol lainnya, telah menjadi persoalan mengemuka di berbagai daerah di Indonesia, yang telah banyak memakan korban meninggal dunia akibat mengkomsumsi minuman oplosan.

Berdasarkan laporan kepolisisan, kata Ibnu Salim, terjadi banyak sekali peningkatan kriminalitas yang dipicu minuman keras, hingga persoalan ini menjadi latar belakang dilakukan pengawasan terhadap peredaran miras.

Fakta inilah yang menyebabkan perhatian pemerintah begitu tinggi hingga mengeluarkan peraturan menteri terkait peredaran minuman keras di Indonesia.

Terkait pemantauan dan pengawasan miras di wilayah masing-masing, Ibnu Salim menambahkan, pengawasan miras yang telah dilakukan di lapangan oleh unsur terkait, baik kepolisian maupun TNI, Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang ada di kabupaten/kota se-NTB, dan Satpol PP, masih ditemukan kendala dan masih belum optimal, lantaran masih terhalang regulasi.

‘’Peredaran miras yang dilakukan selama ini di lapangan, hanya sebatas penyitaan di tingkat penjualan, dan belum bisa kepada distributor atau produsen. Hal ini disebabkan karena kemudahan masyarakat mendapatkan miras dan miniuman beralkohol lainnya serta minimnya pengawasan, sehingga hal ini merupakan faktor penyebab beredarnya miras di NTB,’’ ungkapnya.

Agar lebih gampang melakukan penertiban di lapangan, Ibnu Salim berharap dari pertemuan ini dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang akan memperkuat sinergi unsur terkait secara bersama-sama dan sungguh-sungguh dalam melakukan pemberantasan peredaran miras. ‘’Yang kita harapkan dari pertemuan ini adalah munculnya sebuah regulasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-NTB,’’ ujarnya.(ann/ar/dra/ltd)

Leave a Reply

Your email address will not be published.