DPD RI Minta Pengiriman TKI Diperketat

Anggota Komite III DPD RI asal NTB, Hj Bq Diah Ratu Ganefi. (Foto: Syamsurrijal/Lomboktoday.co.id)
Anggota Komite III DPD RI asal NTB, Hj Bq Diah Ratu Ganefi. (Foto: Syamsurrijal/Lomboktoday.co.id)
Anggota Komite III DPD RI asal NTB, Hj Bq Diah Ratu Ganefi. (Foto: Syamsurrijal/Lomboktoday.co.id)

LOTIM, Lomboktoday.co.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk lebih memperketat pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pengiriman TKI secara illegal dan memperkecil permasalahan TKI di tempat tujuan.

‘’Kami minta pemerintah untuk perketat pengiriman TKI ke luar negeri,’’ kata Anggota DPD RI asal NTB, Hj Bq Ratu Diah Ganefi kepada wartawan saat memberikan bantuan kepada salah seorang TKW asal Lenek, Lotim yang meninggal di Malaysia, pada Kamis (30/4).

Ganefi mengatakan, dirinya tidak menampik bila permasalahan TKI asal NTB sangat komplek. Terlebih lagi daerah ini merupakan urutan kedua paling tinggi jumlah penduduknya yang bekerja ke luar negeri, baik yang melalui resmi maupun illegal.

Sehingga, Komite III DPD RI mengusulkan agar perekrutan para calon TKI itu harus diperketat dengan membawa surat administrasi atau keterangan kependudukan dari tempat asalnya ke daerah lainnya. Sehingga, ini akan menjadi lebih jelas lagi dan nantinya mudah diawasi.

‘’Dokumen asal mereka harus dibawa kalau mereka berangkat dari daerah orang lain. Seperti asal NTB yang berangkat ke luar negeri melalui Kalimantan atau yang lain. Jadi, harus jelas dokumennya. Kalau tidak seperti ini, tentu nanti akan tetap menjadi masalah,’’ ungkapnya.

Selain itu, tambah Ganefi, dalam perekrutan juga harus secara berjenjang melalui desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke pusat. Dan para calon TKI itu harus masuk BLK dan bisa berbahasa yang baik sesuai negara tujuan. Hal ini penting, agar mereka nanti benar-benar sudah siap pakai. Begitu juga para PJTKI yang ada, harus memiliki kantor cabang di daerah agar bisa diawasi oleh pemerintah daerah secara berjenjang.

‘’Kalua tidak punya kantor cabang di daerah, maka kami minta pemerintah untuk harus membacklist PJTKI itu. Biasanya para TKI yang berangkat melalui calo diiming-imingi akan memperoleh gaji yang besar, sehingga para calon TKI terlena,’’ ujarnya Anggota Komite III DPD RI ini.(SR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *