Wabup: Pupuk SP.36 Bisa Palsu Bila Tak Ada Ijin

LOTIM, Lomboktoday.co.id – Wakil Bupati Lombok Timur, H Khaerul Warisin menegaskan, pupuk SP.36 itu bisa palsu bila tidak mengantongi ijin resmi dari pemerintah. Hal ini terkait dengan gencarnya TNI dan Polri melalukan pengawasan dan penangkapan terhadap peredaran pupuk yang diduga palsu.

Apalagi sebelumnya dari pihak Polda NTB telah melakukan proses hukum terhadap adanya dugaan peredaran pupuk palsu di Lotim, yang menggunakan label SP.36.

Read Also

4 year ago

Busana Gubernur NTB saat Hadiri Hultah NWDI Tuai Kontroversi

347 Editor

‘’Memang kalau tidak ada ijin, sudah patut dipertanyakan dan kemungkinan pupuk itu palsu,’’ kata Wakil Bupati Lotim, H Khaerul Warisin kepada wartawan di Rumah Makan Carpio Aikmel, Lotim, Kamis (30/4).

Wabup mengatakan, ijin untuk semua pupuk berasal dari kementerian. Tapi, untuk pupuk jenis SP.36 ini, merupakan pupuk non subsidi yang harganya lebih murah dari yang SP36.

Meski begitu, unsur hara yang terkandung dalam SP.36, tidak sama dengan pupuk SP36. Termasuk kualitas panen, bila menggunakan pupuk SP.36, hasilnya kurang bila dibandingkan dengan menggunakan SP36. Sehingga, ini yang belum diketahui oleh masyarakat.

Read Also

10 year ago

KPUD Tertibkan APK Caleg di Kota Mataram

769 Editor

‘’Saya akui memang kalau kualitas dari pupuk SP.36 itu tidak sama dengan SP36 dalam unsur haranya. Tapi, kalau melihat dari harga, yang memang lebih murah SP.36,’’ ungkapnya.

Wabup yang juga pengusaha pupuk di Lotim ini menjelaskan, pihaknya harus kembali kepada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Dimana, untuk stok dua minggu, harus langsung diantar ke pengecernya langsung. Tapi, terkadang mereka tidak mau mengambil karena alasan belum memiliki uang untuk melakukan penebusan. Begitu juga dengan para pengecer, bisa membuktikan dengan administrasinya, dan menanyakan langsung mengenai masalah RDKK. Kalau tidak bisa menunjukkan bukti, memang benar melakukan penimbunan. Sebab, dalam RDKK itu, sudah jelas arah tujuan dan sasarannya pemiliknya.

‘’Mudah saja untuk membuktikan melakukan penimbunan pupuk atau tidak, dengan melihat RDKK dan administrasi lainnya,’’ ujarnya.(SR)