Daerah Harus Siap Sambut Pemilukada

282
RAKOR: Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi saat membuka rakor bupati/walikota se-NTB di Mataram, Senin (18/5).

‘’Saat Gubernur Buka Rakor Bupati/Walikota se-NTB’’

MATARAM, Lomboktoday.co.id – Gubernur NTB, Dr TGH M Zainul Majdi membuka rapat koordinasi bupati/walikota se-NTB di Mataram, Senin (18/5).  Rakor tersebut membahas persiapan daerah kabupaten/kota dalam menyambut Pemilukada 2015 yang akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember 2015 mendatang.

RAKOR: Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi saat membuka rakor bupati/walikota se-NTB di Mataram, Senin (18/5).
RAKOR: Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi saat membuka rakor bupati/walikota se-NTB di Mataram, Senin (18/5).

Dalam acara ini, Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi ditemani oleh Sekretaris Daerah NTB, H Muhammad Nur dan Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setda Provinsi NTB, Lalu Dirjaharta.

Rakor ini diikuti oleh perwakilan bupati/walikota se-NTB, Forkompinda, kepala bagian pemerintahan kabupaten/kota, kepala Bakesbangpoldagri kabupaten/kota, KPU kabupaten/kota, Panwaslu kabupaten/kota, dan SKPD terkait.

Menurut Lalu Dirjaharta, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan penyelenggaraan Pemilukada, meningkatkan koordinasi dan mengetahui kesiapan masing-masing daerah.

Dalam kesempatan itu, Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi menekankan pentingnya pematangan persiapan daerah kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pemilukada serentak.  ‘’Hal-hal yang terkait dengan tanggungjawab dan kewajiban di tingkat daerah, harus kita pastikan dapat terlaksana semaksimal mungkin,’’ katanya.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam Pemilukada serentak 2015, memang sangat besar. Pada Pemilukada ini, daerah wajib menyediakan tenaga dari PNS untuk membantu KPU. Dalam hal ini, diharapkan PNS yang diperbantukan tidak memiliki catatan indisipliner.

‘’Harapannya, agar PNS yang diperbantukan adalah PNS berintegritas yang bersih catatannya dari tindak indisipliner dan netral,’’ ungkapnya.

Selain itu, pemutakhiran DP4 (Data Pemilih Penduduk Potensial Pemilu) oleh daerah, dalam hal ini Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) diminta gubernur untuk segera diselesaikan. ‘’Diharapkan output dari proses yang dilaksanakan oleh Disdukcapil kita ini adalah daftar yang akurat, NIK-nya, dan semuanya. Namanya dan segalanya. Hingga satu sisi dari Pemilukada yaitu ketidakakuratan data pemilih itu bisa diminimalisir sekecil mungkin,’’ ujar penghafal Alquran ini.

Tak ketinggalan, permasalahan mengenai pendanaan Pemilukada oleh daerah melalui APBD, juga disinggung. Gubernur memerintahkan seluruh daerah untuk segera memenuhi kewajiban pendanaan tersebut. Sampai saat ini, baru dua daerah yang telah menyediakan porsi yang cukup dalam APBD yaitu Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Tengah.

Diakhir sambutannya, orang nomor satu di NTB itu juga menekankan pentingnya melakukan cipta kondisi supaya tercipta Pemilukada yang aman dan tenang.  ‘’Terkait cipta kondisi, saya minta untuk kita lebih mengaktifkan lagi fungsi dari deteksi dini di masing-masing daerah,’’ tegasnya.

Rakor bupati/walikota ini merupakan tindaklanjut dari rakor nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat beberapa waktu lalu, yang mengundang para kepala daerah yang akan melaksanakan Pemilukada untuk memastikan persiapan-persiapan yang diperlukan di masing-masing daerah, agar Pemilukada berjalan dengan baik.(ivn/ar/dra/ltd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here