DPRD Loteng Didesak Buat Perda Perlindungan TKI

DEMO: Perkumpulan Panca Karsa Loteng menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Loteng. (Foto: Akhyar Rosidi/Lomboktoday.co.id)
DEMO: Perkumpulan Panca Karsa Loteng menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Loteng. (Foto: Akhyar Rosidi/Lomboktoday.co.id)
DEMO: Perkumpulan Panca Karsa Loteng menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Loteng. (Foto: Akhyar Rosidi/Lomboktoday.co.id)

LOTENG, Lomboktoday.co.id – Puluhan masyarakat, mantan, keluarga, pekerja Imigran yang tergabung dalam Perkumpulan Panca Karsa Loteng mendatangi kantor DPRD Loteng, Kamis (28/5).

Aksi yang dilakukan puluhan warga itu, tak lain untuk mendesak anggota DPRD Loteng dan Pemerintah Kabupaten Loteng membuat Peratauran Daerah (Perda) tentang perlindungan TKI di bumi bermotokan Tatas Tuhu Trasna.

‘’Kabupaten Loteng merupakan daerah pengirim TKI,’’ kata Koordinator Lapangan Aksi, Endang Susilawati dalam orasinya di kantor DPRD Loteng, Kamis (28/5).

Endang mengatakan, dalam kurun lima tahun, jumlah TKI asal Loteng bisa mencapai 72.575 orang yang bekerja ke luar negeri. Berbagai kasus yang dialami oleh TKI, baik itu dari awal proses perekrutan, di perjalanan, di tempat kerja, dan ketika pulang ke daerah asalnya. Beberapa kasus yang sudah terjadi dan dialami oleh para TKI, diantaranya; kasus penipuan, pemalsuan dokumen, penganiayaan, pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Tapi, Pemkab Loteng tidak memiliki Perda tentang perlindungan TKI yang dapat meminimalisir terjadinya kasus tersebut.

‘’Kami dari Perkumpulan Panca Karsa, yang merupakan mantan, keluarga, tokoh masyarakat, mendesak DPRD Loteng berkomitmen untuk segera membuat Perda perlindungan TKI, dan dimasukkan dalam Prolegda tahun 2015,’’ ungkapnya.

Baiq Halwati dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan hal serupa. Ia mengatakan, Perda perlindungan TKI ini sangat dibutuhkan untuk para TKI asal Loteng. Pihaknya mengaku sudah membawa draf Perda perlindungan TKI itu, tinggal menunggu komitmen DPRD dan Pemkab Loteng untuk membuat Perda-nya.  ‘’Harga mati Perda perlindungan TKI itu harus disahkan,’’ tegasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Loteng, H Supli mengatakan, apa yang menjadi harapan dan tuntutan dari masyarakat terkait Perda perlindungan TKI tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan anggota DPRD Loteng lainnya.

‘’Tapi untuk dimasukkan ke dalam Prolegda tahun 2015, itu belum bisa kami pastikan, karena pada tahun 2015 ini, sudah ada lima Prolegda yang akan dibahas,’’ katanya.

Karenanya, ia akan membicarakan hal ini terlebih dahulu internal DPRD dan Pemkab Loteng. Disamping itu, pihaknya juga akan melihat aturannya, agar bisa dibahas di tingkat dewan.(ROS)

Leave a Reply

Your email address will not be published.