Fraksi Partai Gerindra Nilai Ada Kejanggalan

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Lombok Timur, H Humaidy. (Foto: Dimyati/Lomboktoday.co.id)

‘’Terkait Kasus Tanah Pecatu Desa Lenek’’

LOTIM, Lomboktoday.co.id – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Lombok Timur, H Humaidy mengatakan, ada kejanggalan terkait prooses kasus tanah pecatu Desa Lenek seluas 5,9 hektare yang telah disidangkan.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Lombok Timur, H Humaidy. (Foto: Dimyati/Lomboktoday.co.id)
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Lombok Timur, H Humaidy. (Foto: Dimyati/Lomboktoday.co.id)

Dimana, dalam persidangan kasus itu, pemohon gugatan (ahli waris) justeru dikalahkan meski telah mengantongi bukti kepemilikan. Sementara kades Desa Lenek dalam persidangan tersebut, tak memiliki bukti.

‘’Dalam kasus ini, kami nilai pengadilan telah mengabaikan bukti yang diberikan oleh ahli waris selaku penggugat. Masyarakat punya bukti kuat, tapi diabaikan. Itu artinya, perampokan dan perampasan,’’ kata Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Lotim, H Humaidy kepada wartawan di kantornya, Rabu (03/6).

Pihaknya memperyanyakan dasar hokum Pemerintah Desa mempertahankan hak warganya itu sejak 1941 silam. Justeru, menurut Humaidy, ada i‘tikad tidak baik yang ditunjukkan Pemdes setempat.

‘’Kami dari Fraksi Partai Gerinda DPRD Lotim telah berulangkali meminta baik-baik kepada kepala desa, untuk menunjukkan alat bukti, tapi sampai sekarang ini nyatanya tidak pernah mau dating,’’ ungkapnya.

Dirinya meminta hal itu, selaku wakil rakyat yang mendapatkan pengaduan dari masyarakat, dan harus ditindaklanjuti sebagai bentuk mediasi.

Bahkan, dalam hearing yang dilakukan bersama BPMPD serta pihak warga (ahli waris), dirinya telah meminta BPMPD agar menegur desa itu.

‘’Dalam masalah ini, Fraksi Partai Gerindra DPRD Lotim menilai terjadi bentuk kesewenang-wenangan dari Pemdes,’’ ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Suhardi saat dikonfirmasi mengatakan, seingatnya bahwa masalah tanah pecatu yang dikuasainya ini sudah terdaftar sebagai aset di Dinas PPKA Lotim.

‘’Pemerintah Desa sekarang ini tidak tahu-menahu persoalan ini sebelumnya. Yang jelas, ia mengelola kedua SK bupati tersebut,’’ katanya.

Bahkan, pihaknya mengaku juga telah mengantongi bukti-bukti terkait pengelolaan tanah pecatu tersebut di desa, seperti SPPT, Pipil dan lainnya. Barang bukti tersebut telah diserahkan ke Bagian Hukum Setdakab Lotim.

‘’Sekarang ini kan pihak penggugat banding lagi. Kami siap, karena semua berkas kami ada. Dalam hal ini, warga berhak menggugat,’’ ungkapnya.(DIM)

Leave a Reply

Your email address will not be published.