Kantor Desa Serewe Disegel Warga

LOTIM, Lomboktoday.co.id – Ratusan warga dari tiga kekadusan yakni Dusun Semerang, Dusun Oleng dan Dusun Serewe, Desa Serewe, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, menyegel kantor desa setempat, Kamis (02/7). Aksi penyegelan itu dilakukan sebagai bentuk protes dan kemarahan warga terhadap Kades Serewe, Abdul Wahid, yang dinilai tidak transpran dalam menggunakan keuangan desa.

Kantor Desa Serewe itu disegel menggunakan bambu, kayu dan pohon berduri, yang ditaruh di halaman dan di depan pintu masuk kantor desa. Akibat dari aksi tersebut, menyebabkan pelayanan kepada masyarakat di kantor desa itu menjadi terganggu.

Para perangkat desa dan aparat keamanan tidak bisa mencegah dan melarang aksi penyegelan itu, mengingat jumlah warga yang lebih banyak. Setelah menyegel kantor desa tersebut, warga pun langsung membubarkan diri.

Informasi yang dihimpun Lomboktoday.co.id menyebutkan, aksi penyegelan ini dilakukan sebagai bentuk kemarahan warga atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan kades Serewe, termasuk dugaan tidak transprannya dalam menggunakan keuangan desa.

Selain itu, juga mengenai pembongkaran (pemindahan) kuburan di Semerang yang dilakukan kades Serewe. Dimana, rencananya lahan kuburan itu akan digunakan sebagai lokasi pembangunan hotel oleh PT Serewe Indah, sehingga ini yang mengundang lagi kemarahan warga.

‘’Kami melakukan aksi penyegelan ini agar pak bupati Lotim segera menghentikan Abdul Wahid sebagai kades Serewe, karena masyarakat menilai kades ini sudah tidak bisa mengayomi rakyatnya,’’ teriak warga saat menyegel kantor Desa Serewe.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lotim, H Syamsudin saat dikonfirmasi mengaku belum menerima laporan terkait kantor Desa Serewe yang disegel warga.

Pihaknya hanya menerima laporan mengenai kades Serewe yang dinilai tidak transparan dalam menggunakan uang desa. Itu sebabnya, ia akan segera memanggil dan memeriksa kades bersangkutan.

‘’Kami akan kross chek mengenai masalah penyegelan kantor desa itu. Mengenai masalah tuntutan mundur kades oleh warganya, tidak serta-merta bisa segera dilakukan, mengingat ada proses dan mekanismenya.(SR/DIM)

Leave a Reply

Your email address will not be published.