Penyegelan Kantor Desa Serewe Terus Berlanjut

Kepala BPMPD Lombok Timur, H Syamsudin. (Foto: Syamsurrijal/Lomboktoday.co.id)
Kepala BPMPD Lombok Timur, H Syamsudin. (Foto: Syamsurrijal/Lomboktoday.co.id)
Kepala BPMPD Lombok Timur, H Syamsudin. (Foto: Syamsurrijal/Lomboktoday.co.id)

LOTIM, Lomboktoday.co.id – Penyegelan kantor Desa Serewe, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, hingga saat ini masih terus berlanjut. Hal ini terjadi mengingat belum adanya penyelesaian permasalahan antara pihak kades dengan masyarakat yang menuntut pemberhentian kades setempat.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lombok Timur, H Syamsudin mengakui bila kantor Desa Serewe masih disegel warga. Meski begitu, pelayanan terhadap masyarakat tetap dilakukan di masing-masing rumah para perangkat desa.

‘’Memang sampai saat ini penyegelan kantor Desa Serewe itu masih tetap terjadi. Secara administrasi, pelayanan tetap berlangsung di kantor desa,’’ kata Kepala BPMPD Lombok Timur, H Syamsudin kepada wartawan di kantornya, Senin (06/7).

Menurut Syamsudin, seharusnya pelayanan atau penyegelan kantor desa, tidak boleh terjadi. Karena, kantor desa bukan milik kepala desa, melainkan milik masyarakat yang ada di desa tersebut.

Sebab, penyegelan kantor itu akan berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat. Jadi, yang akan rugi adalah masyarakat itu sendiri. Karena, tidak bisa mendapatkan pelayanan maksimal, akibat adanya penyegelan itu. ‘’Kalau terus terjadi penyegelan, sudah tentu pelayanan tidak maksimal,’’ ungkapnya.

Mantan Kabag Organisasi Setdakab Lotim ini menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak camat Jerowaru, mereka sanggup untuk membuka penyegelan kantor Desa Serewe, pada hari ini, Senin (06/7). Itu akan dilakukan melalui pertemuan dan mediasi dengan para tokoh. Sehingga pihaknya akan melihat sejauh mana upaya camat Jerowaru tersebut.

Bila tidak berhasil, baru permasalahan ini akan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Lotim. Tapi yang jelas, menurut Syamsudin, penyegelan kantor desa ini terjadi, tidak terlepas dari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan kades Serewe tersebut.

Pihaknya juga akan memanggil kades Serewe tersebut, termasuk akan meminta kepada pihak Inspektorat untuk mengaudit anggaran desa yang diperoleh Desa Serewe tersebut.

‘’Kades Serewe itu nanti akan diaudit atau periksa oleh Inspektorat. Kalau masyarakat menuntut mundur, tentu ada mekanisme dan aturan, karena tidak sembarangan melakukan pemberhentian,’’ ujarnya.(SR)

Leave a Reply

Your email address will not be published.