FPTA Jurang Koak Bebidas Somasi TNGR

PASANG SPANDUK: Pihak TNGR memasang spanduk dan pamplet sosialisasi kepada warga Jurang Koak, agar segera keluar dari kawasan hutan yang merupakan milik TNGR. (Foto: Syamsurrijal/Lomboktoday.co.id)
PASANG SPANDUK: Pihak TNGR memasang spanduk dan pamplet sosialisasi kepada warga Jurang Koak, agar segera keluar dari kawasan hutan yang merupakan milik TNGR. (Foto: Syamsurrijal/Lomboktoday.co.id)

LOTIM, Lomboktoday.co.id – Forum Pejuang Tanah Adat (FPTA) Jurang Koak, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur, mensomasi pihak Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Hal ini dilakukannya lantaran pihak TNGR mengusir atau menertibkan warga yang menguasai kawasan hutan yang diklaim milik TNGR. Padahal, itu merupakan tanah ulayat atau adat milik warga.

‘’Kami mensomasi TNGR yang berusaha memaksa untuk mengeluarkan warga kami yang berada di kawasan tanah ulayat,’’ kata Kepala Desa Bebidas, Sarapudin kepada wartawan melalui via ponselnya, Rabu (05/8).

Sarapudin meminta pihak TNGR untuk tidak memprovokasi atau memancing gejolak dengan warga. Terlebih lagi dengan dilakukannya pemasangan spanduk atau pamplet oleh pihak TNGR, tentu ini akan memancing kemarahan warga.

Sehingga, warga meminta kepada pihak TNGR untuk segera mencabut spanduk tersebut. Kalau tidak, maka jangan menyalahkan warga untuk membukanya. Selain itu, pihaknya akan melaporkan pihak TNGR ke aparat kepolisian.

‘’Dengan adanya pemasangan spanduk yang sifatnya provokatif itu menimbulkan keresahan di kalangan warga. Warga menguasai lahan hutan itu, karena dianggap merupakan tanah ulayat atau adat, sehingga pihak TNGR tidak berhak untuk mengklaim,’’ ungkapnya.

Di tempat terpisah, Kepala SPTN Wilayah II TNGR Lotim, Ramsyah menegaskan, pihaknya melakukan sosialiasasi kepada warga untuk segera keluar dari kawasan hutan itu. Sebab, itu milik TNGR, meski warga mengklaim lahan itu adalah tanah ulayat atau adat.

Spanduk itu dipasang, katanya, agar bisa dibaca oleh warga yang menguasai kawasan hutan tersebut. Karena, setelah sosialisasi dilakukan, akan dilakukan operasi gabungan untuk memaksa warga keluar dari kawasan hutan tersebut.

‘’Kami akan menindaktegas warga yang tidak mau keluar dari kawasan hutan itu, yakni dengan menempuh jalur hukum,’’ kata Ramsyah.(SR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *