Pemprov NTB Terus Tingkatkan Pendapatan Daerah

Wakil Gubernur NTB, H Muh Amin.
Wakil Gubernur NTB, H Muh Amin.
Wakil Gubernur NTB, H Muh Amin.

MATARAM, Lomboktoday.co.id – Wakil Gubernur NTB, H Muh Amin memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2015, di hadapan anggota DPRD Provinsi NTB, Rabu (05/8).

Wagub NTB, H Muh Amin dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang umum DPRD Propinsi NTB itu, mengawali pembacaan jawaban tersebut dengan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat NTB, atas dukungan dan partisipasi masyarakat sehingga Pemprov NTB mendapat anugerah penghargaan Satya Lencana Wirakarya Kencana dari Presiden RI, atas keberhasilan membangun kualitas hidup masyarakat dengan mensukseskan program kependudukan keluarga   berencana dan pembangunan di NTB, pada peringatan hari keluarga nasional (Harganas) ke-22 tahun 2015 di Provinsi Banten.

Penghargaan itu akan menjadi motivasi untuk terus berikhtiar melakukan yang terbaik bagi masyarakat ke depan. Bahkan, pemerintah telah mengalokasikan khusus dana untuk pemberdayaan perempuan. Hal ini menjadi salah satu jawaban atas pertanyaan beberapa fraksi di DPRD terkait anggaran untuk pemberdayaan perempuan tersebut.

Hal ini mendapat dukungan dari Anggota Komisi V DPRD NTB, Hj Wartiah, yang memiliki komitmen tinggi untuk program pemberdayaan perempuan.

‘’Kami punya komiten dengan BKKBN dan Komisi IX DPR RI. Kami ingin berkontribusi banyak terhadap NTB,’’ kata Ketua Komisi V DPRD NTB, Hj Wartiah.

Selain itu, pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan capaian realisasi pajak daerah. Upaya tersebut berupa peningkatan mutu dan kuantitas layanan masyarakat dalam bentuk penambahan sarana layanan masyarakat, pemberian keringanan/pembebasan PKB dan BBNKB, melakukan penagihan dan penyampaian surat tagihan maupun penyampaian surat teguran langsung kepada wajib pajak.

Langkah inovatif yang terus dilakukan antara lain melakukan penyesuaian terhadap tarif pajak daerah dan retribusi daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah melalui kerjasama dengan pihak ketiga dan penyesuaian tarif serta memperluas pelayanan melalui Drive Thru atau pelayanan cepat.

Selanjutnya, optimalisasi operasional kendaraan samsat keliling pada kabupaten/kota dan upaya pengembangan layanan on line pajak daerah merupakan upaya yang terus ditinngkatkan.

Mengenai sewa aset daerah, pemerintah akan meninjau kembali perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang nilainya sudah tidak wajar sesuai perhitungan ekonomis.

Aggota komisi III Bidang Keuangan dan Perbankan, H Nurdin, mendukung penuh langkah inovatif pemerintah dalam meningkatkan PAD.

‘’Kerjasama dengan pihak-pihak terkait akan meningkatkan pendapat daerah. Kita bisa melihat daerah lain yang sukses menerapkan kerjasama seperti ini,’’ ungkapnya.(ar/dra/ltd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here