Gubernur Lantik Penjabat Bupati Bima dan Walikota Mataram

LANTIK: Gubernur NTB, Dr TGH M Zainul Majdi, resmi melantik H Bachrudin sebagai Penjabat Bupati Bima, dan Putu Selly Andayani, sebagai Penjabat Walikota Mataram, menggantikan pejabat sebelumnya.
LANTIK: Gubernur NTB, Dr TGH M Zainul Majdi, resmi melantik H Bachrudin sebagai Penjabat Bupati Bima, dan Putu Selly Andayani, sebagai Penjabat Walikota Mataram, menggantikan pejabat sebelumnya.

MATARAM, Lomboktoday.co.id – Gubernur NTB, Dr TGH M Zainul Majdi, secara resmi melantik H Bachrudin, sebagai Penjabat Bupati Bima, dan Putu Selly Andayani, sebagai Penjabat Walikota Mataram, menggantikan pejabat sebelumnya.

Pelantikan itu sendiri dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB, H Muh Amin, Sekretaris Daerah NTB, H Muhammad Nur, mantan Bupati Bima, H Syafrudin HM Nur, mantan Walikota Mataram, H Ahyar Abduh dan  Forum Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi NTB.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  No.131.52-4674 tahun 2015 tentang pengangkatan Bupati Bima dan Surat Keputusan No.131.52-4690 tahun 2015 tentang pengangkatan Walikota Mataram yang dibacakan oleh Kepala Biro Administrasi Pemerintah Provinsi NTB, Lalu Dirjaharta, di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Senin (10/8), penjabat yang dilantik akan bertugas sampai terpilihnya Bupati dan Walikota Definitif yang akan keluar hasilnya usai Pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember mendatang.

Dalam sambutannya, Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi atas nama Pemerintah Provinsi berterima kasih kepada walikota dan bupati lama yang telah melaksanakan tugas memimpin proses pemerintahan di masing-masing tempat mereka bertugas hingga akhir masa jabatan 2015 ini. Gubernur juga mengucapkan selamat kepada penjabat yang baru saja dilantik serta berpesan agar penjabat dapat melaksanakan tugas sesuai yang diamanahkan, dan dapat membangun komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat baik pemerintahan dan non pemerintahan.

Gubernur berharap agar penjabat yang baru, dapat menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), memfasilitasi penyelenggaraan Pemilukada untuk melahirkan pimpinan daerah yang intuitif dan menjaga mentalitas PNS.

‘’Birokrasi itu milik Negara yang diciptakan untuk memudahkan pelayanan publik, bukan milik orang per-orangan. Maka, saya minta betul agar para penjabat baik bupati maupun walikota, dalam situasi politik apapun jangan sampai ada upaya untuk menyalahgunakan posisi di pemerintahan untuk kepentingan apapun,’’ katanya.(ar/dra/ltd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *