Serapan DAK Lotim Masih Rendah

Ketua DPRD Lotim, H Khairul Rizal. (Foto: L M Kamil/Lomboktoday.co.id)
Ketua DPRD Lotim, H Khairul Rizal. (Foto: L M Kamil/Lomboktoday.co.id)
Ketua DPRD Lotim, H Khairul Rizal. (Foto: L M Kamil/Lomboktoday.co.id)

LOTIM, Lomboktoday.co.id – Ketua DPRD Lombok Timur, H Khairul Rizal menilai, kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur masih rendah. Hal itu terlihat dari serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari seluruh SKPD hingga 11 Agustus 2015 yang baru mencapai 28,39 persen.

‘’Pencapaian serapan DAK yang masih rendah ini, menunjukkan melemahnya kinerja seluruh SKPD,’’ kata Ketua DPRD Lotim, H Khairul Rizal kepada Lomboktoday.co.id di kantornya, seraya menunjukkan penyampaian data laporan yang baru diterimanya dari Dinas PPKA Lotim, Selasa (18/8).

Dijelaskan, dari data yang disampaikan PPKA itu, terlihat hanya Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang sudah mencapai angka serapan sampai 30,18 persen, bahkan ada dinas yang masih 0 persen seperti Dinas Pertanian dan Peternakan.

‘’Kami pertanyakan apakah Dinas Pertanian dan Peternakan Lotim bekerja atau tidak, atau tidak faham apa yang harus dikerjakan,’’ ungkapnya dengan nada heran.

Melemahnya kinerja SKPD ini, menurutnya, lebih disebabkan oleh lemahnya perencanaan dan lambannya sistem kerja dinas-dinas, selain faktor kemampuan oknum pejabat di beberapa SKPD yang masih rendah.

Soal rendahnya kemampuan beberapa pejabat di Lotim, kata suami Hj Siti Rohmi Jalilah yang juga Direktur STKIP Hamzanwadi Pancor ini, akibat pola pengangkatan pejabat daerah oleh bupati yang tidak berdasarkan kualifikasi kemampuan. ‘’Inilah akibatnya, bupati sembarang menunjuk pejabat yang tidak berdasarkan kualifikasi yang memadai,’’ ujarnya.

Untuk itu, Khairul Rizal merekomendasikan kepada bupati Lotim agar mengevaluasi stafnya yang lemah kinerjanya, serta pola pengangkatan pejabat, terutama masing-masing kepala SKPD perlu dirubah. ‘’Kita harapkan bupati segera mengevaluasi anak buahnya, dan dalam pengangkatan pejabat sebaiknya ada seleksi khusus agar bisa dilihat kualifikasinya seperti kemampuan managerialnya, integritasnya, dan loyalitasnya,’’ harapnya.

Sebab, lanjut Khairul Rizal, tidak akan terlepas dari penilaian masyarakat terhadap bupati dan wakil bupati sebagai kepala daerah. Jika kinerja SKPD baik, maka baik citra kepala daerah. Sebaliknya, jika kinerja pejabat jelek, maka citra kepala daerah tentu jelek. Mengingat hal ini menyentuh langsung terhadap citra kepala daerah itu sendiri.(Kml)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.