400 Lebih GAN di Lotim Bakal Terkatung-katung

Kepala Kemenag Lotim, H Nasruddin. (Foto: L M Kamil/Lomboktoday.co.id)
Kepala Kemenag Lotim, H Nasruddin. (Foto: L M Kamil/Lomboktoday.co.id)
Kepala Kemenag Lotim, H Nasruddin. (Foto: L M Kamil/Lomboktoday.co.id)

LOTIM, Lomboktoday.co.id – Di era sebelum adanya kebijakan sertifikasi guru swasta, keberadaan Guru Agama Negeri (GAN), sangat didambakan oleh sebagian besar madrasah swasta, terutama madrasah swasta yang baru berdiri hingga merengek-rengek di kantor Kemenag di masing-masing kabupaten untuk meminta bantuan Guru Agama Negeri (GAN) dengan maksud untuk mengurangi beban honor.

Datangnya kebijakan sertifikasi guru swasta, keberadaan GAN seakan menjadi benalu yang dinilai menggerogoti lahan guru swasta untuk mencukupi jam mengajar sebagai persyaratan pengajuan sertifikasi, karena banyak guru swasta yang tak layak mengajukan sertifikasi akibat dari kekurangan jam mengajar, karena sebagian besar jam mengajar telah dicaplok oleh keberadaan GAN.

Inilah fenomena yang tengah terjadi saat ini, seperti penuturan beberapa guru madrasah swasta di Lombok Timur yang sempat dikunjungi Lomboktoday.co.id yang kini tak lagi memanfaatkan jasa GAN.

Bak pepatah mengatakan ‘’Habis Manis Sepah Dibuang’’. Itulah nasib yang bakal dialami Guru Agama Negeri (GAN) yang bernaung di bawah Kementerian Agama (Kemenag) yang kini tengah diperbantukan pada madrasah swasta.

Untuk Kabupaten Lombok Timur misalnya, sekitar 427 orang Guru Agama Negeri (GAN) yang kini tersebar di sebagian besar madrasah swasta terancam kehilangan job atau tempat mengajar. Pasalnya, kebijakan baru Kementerian Agama RI akan menarik semua Guru Agama Negeri (GAN) yang diangkat oleh Kemenag akan ditarik seluruhnya.

Salah seorang pengawas Madrasah di kantor Kemenag Lotim membenarkan adanya kebijakan Kementerian Agama RI yang akan menarik semua GAN dari semua madrasah swasta di seluruh Indonesia, tak terkecuali Lombok Timur.

Menurut pengawas madrasah yang tak mau disebutkan identitasnya itu, bahwa keberadaan GAN di madrasah swasta memang kurang dibutuhkan lagi karena kebijakan sertifikasi, sehingga GAN dinilai memperkecil peluang guru honorer di suatu madrasah swasta untuk dapat mengajukan sertifikasi akibat tidak berkecukupan jam mengajar.

Seperti apa pihak Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur menyikapi kebijakan yang bakal menyakitkan bagi GAN yang kini masih memegang kapur tulis di madrasah swasta di Lotim.

Ketika Lomboktoday.co.id mendatangi Kepala Kementerian Agama Lombok Timur, H Nasruddin, di ruang kerjanya, Kamis (20/8), untuk mengkonfirmasi langkah-langkah apa yang akan ditempuh dalam mengantisifasi gejolak GAN yang bakal muncul ketika memberlakukan kebijakan yang cukup menyakitkan ini, dengan santainya ia menjelaskan, kebijakan itu memang benar ada, tapi dimaksudkan untuk merubah pola penempatan dan status GAN itu sendiri, yakni semua GAN akan berstatus tidak lagi di bawah kantor Kementerian Agama, namun akan dipindahkan statusnya bernaung di bawah madrasah negeri.

Menurutnya, GAN tersebut masih akan disebarkan di madrasah swasta, tapi sifatnya diperbantukan oleh madrasah negeri. ‘’Jadi, mereka (para GAN, Red) jika masih dibutuhkan oleh madrasah swasta, permintaannya tak lagi ke kantor Kemenag, melainkan ke madrasah negeri,’’ kata H Nasruddin.

Ketika ditanya apakah mungkin 400 orang lebih GAN di Lotim bisa tertampung oleh madrasah negeri yang jumlahnya hanya 6 (enam) di Lotim (dua MIN, dua MTs Negeri, dua MAN). Dan kemana akan dibawa yang jumlahnya ratusan GAN ini ketika madrasah swasta tak lagi membutuhkan GAN seperti fenomena yang terjadi saat ini. Bahkan, banyak madrasah swasta di Lotim yang tak lagi membutuhkan GAN. Lagi pula kasihan bagi GAN yang sudah sertifikasi, tentu akan lenyap.

Dengan nada enteng, H Nasruddin mengatakan, hal itu akan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah, kemana mau ditempatkan nanti, bisa jadi disebar ke luar daerah. Dan GAN harus siap, karena itu adalah konsekuensi sebagai guru negeri yang harus siap ditempatkan di mana saja.

Namun demikian, H Nasruddin mengartikan, kebijakan Kemenag ini sebagai langkah Kementerian Agama pusat untuk melakukan pemetaan jumlah GAN di tiap-tiap daerah.

‘’Apakah jumlah GAN di tiap daerah itu sudah overload atau masih kekurangan. Jika di tiap daerah masih kekurangan, maka pusat akan mengangkat GAN lagi atau daerah yang sudah overload itu, sebagian didrof ke daerah yang masih kekurangan. Namun, jika semua daerah sudah cukup atau kelebihan, pusat tak lagi mengangkat GAN yang baru,’’ ungkapnya.(Kml)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *