JAKARTA, Lomboktoday.co.id – Anggota Komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam menegaskan, target Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (R-APBN) 2016 belum mencerminkan janji kampanye pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam Pilpres 2014.
Ecky memberikan contoh, target penurunan angka kemiskinan yang hanya 9-10 persen di APBN. Hal itu masih jauh dari janji kampanye Jokowi-JK untuk menurunkan angka kemiskinan hingga 5 persen di akhir periodenya.
‘’Mestinya, target ini bisa lebih progresif lagi. Sebab, APBN Perubahan (APBN-P) 2015 saja menargetkan 10,3 persen,’’ katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, kepada wartawan, Selasa (25/8).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, di akhir tahun 2014, jumlah rakyat miskin masih sangat tinggi yakni mencapai angka 27,7 juta atau 10,9 persen. Sedangkan rakyat yang hampir miskin dengan pengeluaran satu setengah kali garis kemiskinan mencapai lebih dari 100 juta atau 40 persen dari jumlah total penduduk.
‘’Angka ini menunjukkan masih besarnya rakyat yang sangat rentan terperosok menjadi miskin,’’ ungkap anggota dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur.
Target pemerataan kesejahteraan yang tercermin dalam gini ratio yang ditargetkan diangka 0,39, hanya sedikit lebih rendah dibandingkan APBN-P 2015 yang menargetkan 0,4, serta target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 0,36 di akhir periode. Padahal, dalam janji kampanye, Jokowi menyebut persoalan kesenjangan sebagai perhatian utama.
‘’Dalam kondisi kesenjangan pendapatan rakyat yang semakin lebar dimana gini ratio sekarang telah mencapai 0,41, target pengurangan kesenjangan yang lebih ambisius menjadi sangat penting,’’ tuturnya.
Politisi yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini pun menyoroti target pengurangan pengangguran tahun 2016 sebesar 5,2-5,5 persen, yang hanya sedikit kemajuannya dari APBN-P 2015 yang menargetkan 5,6 persen, serta masih luput dari target pengangguran di RPJMN hingga 4 persen di akhir periode.
‘’Target yang kurang progresif ini berlawanan dengan janji kampanye Jokowi yang menyebutkan akan menciptakan pertumbuhan ekonomi dalam kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja,’’ timpalnya.
Padahal di sisi lain, tambah Ecky, postur APBN pun bertambah yang terlihat dari target penerimaan perpajakan mencapai Rp1.565 triliun, meningkat 5,1 persen dari APBNP 2015. Ditambah lagi, meningkatnya defisit keseimbangan primer sebesar Rp89,75 triliun, meningkatnya penarikan utang terutama utang luar negeri yang naik 50 persen, dan membesarnya pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang mencapai Rp48,21 triliun.
‘’Dengan target penurunan angka kemiskinan, kesenjangan serta pengangguran seperti ini mencerminkan pertumbuhan yang tidak berkualitas,’’ tutup Ecky.(ers/ltd)
No Comments