Wagub Buka Sosialisasi Program Penempatan dan Perlindungan TKI di LN

Wagub NTB, H Muh Amin pada acara Sosialisasi Program Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
Wagub NTB, H Muh Amin pada acara Sosialisasi Program Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
Wagub NTB, H Muh Amin pada acara Sosialisasi Program Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

MATARAM, Lomboktday.co.id – Dalam upaya meningkatkan wawasan dan pengetahuan para camat, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam memahami prosedur menjadi TKI yang legal, Kementerian Ketenagaakerjaan RI bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB menyelenggarakan Sosialisasi Program Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Wakil Gubernur NTB, H Muh Amin, dalam sambutannya saat membuka sosialisasi menyebutkan, NTB sebagai salah satu daerah kantong TKI dengan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi, sehingga dapat dipastikan jumlah angkatan kerja pun akan terus bertambah setiap tahunnya. Masalah persyaratan dokumen yang seringkali diabaikan oleh para TKI, tidak luput menjadi sorotan wagub.

Menurut wagub, Malaysia sebagai contoh salah satu negara tujuan yang paling banyak diminati para TKI asal NTB, tidak jarang mengalami banyak permasalahan akibat dari dokumen yang sering disepelekan tersebut. Tercat hampir tujuh ribu (6.947) warga NTB yang dideportasi sejak 2013 hingga Juli 2015. Bahkan dari 2013 ke 2014, jumlah TKI yang dideportasi bertambah 683 orang dari 2.447 menjadi 3.130.

‘’Angka ini masih mengkhawatirkan, dan menjadi tanggungjawab kita bersama, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, toga, toma, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak terkait lainnya,’’ kata Wagub NTB, H Muh Amin pada acara yang digelar di gedung Graha Bhakti Praja, Selasa (01/9).

Ditambahkan Amin, dengan tidak memiliki dokumen yang lengkap sama artinya dengan tidak menghargai hukum yang berlaku di negara tujuan tersebut. Menurutnya, diplomasi yang baik antar negara dapat terbentuk dari saling meghormati aturan bersama.

‘’Dengan kita menjadi TKI yang legal sesuai dengan ketentuan. merupakan bukti kita menghargai negara tujuan kita, hingga kita disana menjadi TKI yang terhormat dan dihormati oleh negara kita. Namun demikian, dengan tidak memiliki dokumen, berarti kita tidak menghargai negara tujuan kita menjadi tki. sehinga wajar, jika negara tersebut tidak menghargai kita,’’ ungkapnya.

Lebih lanjut, Amin mengimbau kepada seluruh peserta sosialisasi yang hadir agar dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk menyerap ilmu, dan informasi seluas-luasnya terkait penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dan untuk diteruskan kepada masyarakat luas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Direktorat PTKDN Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian RI dan pimpinan perusahaan terbesar Malaysia Same Darby Plantation yang mempekerjakan tenaga kerja asal Lombok sebanyak lebih dari 16.000 orang.(ar/dra/ltd)

Leave a Reply

Your email address will not be published.