Bangun Desa, Perkokoh NKRI

DIALOG: Suasana acara dialog DPD di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (09/9). (Foto: Erwin Syahputra Siregar/Lomboktoday.co.id)

DIALOG: Suasana acara dialog DPD di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (09/9). (Foto: Erwin Syahputra Siregar/Lomboktoday.co.id)

JAKARTA, Lomboktoday.co.id – Anggota Komite I DPD, Jenderal Purnawirawan TNI Nono Sampono merasa prihatin atas tingkat kemiskinan di daerah. Padahal, Indonesia sudah genap 70 tahun merdeka dari penjajah. Daerah yang paling terbelakang menurutnya ada di wilayah Indonesia Timur.

Kata Nono, untuk memajukan negeri, seharusnya desa-desa di tanah air diperhatikan dan dibangun wilayahnya. Selain itu, infrastruktur dan fasilitas pendidikan serta kesehatan mesti dilengkapi secara sempurna.

‘’Kita lakukan penguatan-penguatan di berbagai aspek. Saat ini, banyak aspek yang menurun dari mulai pembangunan di daerah-daerah yang tidak merata hingga ke tingkat pendidikan dan kesehatan di daerah yang masih rendah. Padahal, kalau mau lihat suatu bangsa itu maju atau tidak, lihat dari keadaan desanya. Jika desanya maju, pasti bangsanya maju,’’ kata Nono dalam dialog DPD di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (09/9).

Selain itu, Nono mengharapkan media di tanah air dapat mengawal regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah terkait pembangunan desa. Apalagi desa-desa di tanah air memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang bisa dikembangkan dan perlu ada regulasi khusus untuk mengelolanya.

‘’Kami minta peran media ditingkatkan, kawal terus aturan yang dibuat oleh pemerintah. Tiap regulasi yang dibuat, mesti menguntungkan rakyat dan bisa membangun daerah,’’ ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Marwan Jafar menyebut, proses verifikasi yang berbelit menyebabkan dana desa baru bisa tersalur 60 persen ke desa-desa. Padahal, pemerintah pusat telah selesai menyalurkan dana pada seluruh kabupaten/kotamadya.

‘’Biasalah bupati-bupati ini lama banget. Kami sudah ubek-ubek, sudah ketemu. Minggu ini pertemuan nasional lagi. Mereka ini tim verifikasinya terlalu berbelit-belit, sehingga tidak segera tersalurkan,’’ kata Marwan.

Menurut Marwan, banyak persyaratan yang harus dipenuhi bupati dan wali kota untuk bisa mendapatkan dana desa itu. Sehingga kementeriannya harus mencarikan solusi, salah satunya merevisi Undang-Undang Desa agar aturan birokrasi tak lagi berbelit.

Marwan menuturkan, pekan lalu Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan membuat surat keputusan bersama (SKB) untuk memperpendek birokrasi di desa.

SKB itu berisi tentang tata cara penyaluran dana desa, prioritas penggunaan dana desa, dan cara mempermudah penggunaan dana desa. Meskipun masing-masing kementerian sudah memiliki peraturan menteri (permen), tidak ada tabrakan peraturan di dalam SKB itu.

‘’Tapi, enggak mudah mengurus desa-desa di seluruh Indonesia, ada 74.093 desa. Kami berupaya semaksimal mungkin, karena memang agak menghambat kabupaten jika tidak segera disalurkan. Kalau mereka minta aturan yang njelimet, detail dari desa-desa, ya pasti lama,’’ ungkapnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menuturkan, SKB itu mengatur agar persyaratan dipersingkat menjadi satu lembar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan satu lembar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dia berencana berkunjung ke daerah pekan ini untuk melakukan sosialisasi.

‘’Sudah enggak usah ribet-ribet. Simpel saja, yang penting penggunaannya bisa dipertanggungjawabkan, selesai,’’ ujarnya.

Marwan menargetkan, dana desa bisa tersalurkan 100 persen ke seluruh desa dalam jangka waktu dua minggu ke depan lantaran penyaluran tahap II juga harus segera dilakukan. Diakui Marwan, penyaluran tahap I ini lamban lantaran peraturan yang dibuat pemerintah setempat itu sendiri.

‘’Tahap I yang disalurkan 40 persen dari Rp20 triliun. Tahap II juga 40 persen dari Rp20 triliun. Tahap III adalah 20 persen dari Rp20 triliun,’’ jelasnya.

Daerah yang susah terkontrol adalah yang berada di luar Jawa. Marwan bahkan menyebutkan, ada daerah yang dana desanya belum terserap sama sekali atau terserap 0 persen, yakni Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Terancam Sanksi

Marwan menjelaskan, pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai sanksi bagi kepala daerah yang lamban menyalurkan dana desa. Sanksi tersebut berupa penundaan untuk anggaran desa berikutnya.

Selain Marwan, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo pun mengancam untuk menahan dulu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada kepala daerah yang lamban menyalurkan dana desa.

‘’Kalau kepala daerah, wali kota, bupati tidak segera menyalurkan dana desa itu, kami pertimbangkan supaya DAK tidak diberikan dulu,’’ kata Tjahjo.

Tjahjo mencurigai ada kepala daerah yang menggunakan dana desa untuk ‘bermain’ di Pilkada. ‘’Ada beberapa yang nakal, sengaja disandera dana itu, tidak disalurkan ke desa-desa, deal dulu sama kadesnya. Itu juga ada.’’ Ungkapnya.

Tiga Program Prioritas

Terkait penggunaan dana desa, Marwan menyebut ada tiga program prioritas pemerintah yang mesti dibiayai dari duit itu. Yaitu membangun jalan, membangun irigasi desa, dan penguatan ekonomi desa.

Penggunaan dana desa di luar tiga program prioritas tersebut dilarang. ‘’Sementara ini tidak diperbolehkan. Hanya fokus tiga itu,’’ kata Marwan.

Marwan mengatakan, program penguatan ekonomi yang dimaksud antaran lain untuk peternakan, usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan kerajinan sesuai dengan potensi di desa masing-masing yang bisa ditingkatkan.

Menurut Marwan, masyarakat tak perlu khawatir atas kemungkinan ada multitafsir dalam memahami program penguatan desa. Hal ini karena sudah ada peraturan detail untuk program tersebut.(ers/ar/ltd)

Kirim Komentar

Leave a Reply