Pemerintah Harus Bentuk Badan Penyelamat Harga Pasca Panen

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, HL Suhaimi Ismy. (Foto: Erwin Syahputra Siregar/Lomboktoday.co.id)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, HL Suhaimi Ismy. (Foto: Erwin Syahputra Siregar/Lomboktoday.co.id)

JAKARTA, Lombokoday.co.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta pemerintah membentuk semacam badan atau lembaga khusus untuk memproteksi harga produk-produk pertanian. Langkah ini perlu diambil untuk memberikan jaminan kepada petani pasca panen.

‘’Pemerintah harus berani untuk membuat jaminan harga pertanian dengan membentuk semacam badan atau lembaga proteksi harga pertanian, agar setiap musim panen petani itu bisa menjual dengan harga yang bisa menguntungkan petani. Dan pemerintah harus berpihak kepada petani terkait hasil pasca panen,’’ kata HL Suhaimi Ismy pada saat ditemui Lomboktoday.co.id di ruang kerjanya, Rabu (09/9).

Suhaimi Ismy menilai, selama ini petani terjebak pada kecepatan jual. Jika hasil pertanian tidak segera terjual akan segera rusak atau menjamur. Bahkan ironisnya lagi, setiap musim panen, semua produk hasil panen itu seakan tidak ada nilai harganya.

‘’Pemerintah perlu membentuk berupa badan yang bisa menampung semua produk hasil petani, baik itu gabah, bawang, cabai, tomat dan sebagainya, agar generasi kita kedepan mau bertani. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan mesin-mesin pasca panen dan dibebaskannya dari PPN untuk peralatan tersebut. Kalau tidak, pasca panen hanya akan menambah umur simpan bukan menambah nilai,’’ ungkapnya.

Terkait persoala lahan, Suhaimi Ismy juga meminta keseriusan pemerintah dalam menghitung area luas lahan pertanian dan produksinya. Selama ini, pemerintah dinilai cenderung main-main dengan data lahan dan produksi.

‘’Ujung-ujungnya untuk kepentingan pengelembungan angka subsidi pupuk dan bibit,’’ jelas senator asal daerah pemilihan (Dapil) NTB ini.

Saat ini, lanjut Suhaimi Ismy, hampir 80 persen generasi muda tidak ada lagi yang mau bertani, karena mereka melihat prospek untuk maju di bidang pertanian tidak menggiurkan dan pemerintah tidak berpihak kepada petani.

‘’Coba bayangkan, usai panen bawang, tomat, cabai sering harganya tidak ada. Sementara modal untuk menanamnya sangat mahal. Karena pemerintah tidak melakukan jaminan harga panen petani inilah kerap petani menjual hasilnya sangat murah dan modalnya tidak kembali,’’ ujarnya.

Akibatnya, para generasi penerus bangsa ini, kerap memilih meninggalkan desa dan pertanian. Jika ini tidak dipikirkan, maka ia yakin 20 tahun yang akan dating, tidak ada lagi masyarakat yang akan bertani. Alhasil, negara ini akan kekurangan bahan pangan.(ers/ar/ltd)

Kirim Komentar

Leave a Reply