Budaya Politik Ataukah Politik Budaya

Ahmad Turmudzi, Mahasiswa Program Doktoral Univesitas Negeri Jakarta (UNJ).
Ahmad Turmudzi, Mahasiswa Program Doktoral Univesitas Negeri Jakarta (UNJ).
Ahmad Turmudzi, Mahasiswa Program Doktoral Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

OLEH: AHMAD TURMUDZI 

BUDAYA POLITIK dalam sejarah panjang perjalanan perpolitikan di seluruh daerah Republik Indonesia pada mulanya didominasi oleh kekuatan politik sentral pemerintah pusat, terutama dalam menempatkan pemimpin daerah kabupaten/kota dan propinsi.

Politik sentral tersebut hampir menyeluruh pada aspek-aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk system pemerintahan daerah.

Sebelumnya, pemimpin masing-masing daerah ditentukan oleh pemerintah pusat, mulai dari bupati/walikota dan gubernur dan merupakan jabatan yang tidak dapat diperoleh oleh putra daerah meski ada yang terbaik di generasi dan zamannya.

Sejak adanya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan implementasi dari UUD 1945. Dengan memberikan amanat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Daerah-daerah otonomi di Indonesia termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami perubahan yang lebih baik. Artinya, putra daerah diposisikan sangat berpeluang menjadi pemimpin pada daerahnya (kepala daerah), sejak berlakunya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah atau kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada Juni 2005 lalu.

Perubahan yang diharapkan dan diidam-idamkan oleh kalangan intelektual saat itu, dapat diperjuangkan oleh sebuah gerakan yang bernama reformasi pada tahun 1998 lalu dengan lengsernya Presiden kedua RI yaitu HM Suharto.

Peristiwa besar tersebut menghasilkan sebuah pola dan struktur baru pada wajah perpolitikan Indonesia. Dimana, kebijakan pusat untuk melakukan pemberdayaan kepada putra masing-masing daerah tersebut. Kebijakan ini ternyata pada akhirnya mengantarkan begitu banyak putra daerah untuk mengembangkan dan memperjuangkan potensi daerah masing-masing sesuai SDM dan SDA, dengan melihat aspek geografis, aspek historis, aspek budaya (culture), aspek pendidikan (education) temasuk di NTB.

Seiring perjalanan otonomi daerah yang baru merangkak, tentu terdapat munculnya banyak persoalan baru di setiap daerah, terutama terkait pada kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih dengan kebijakan pusat, atau kebijakan pemerintah daerah tanpa analisis dampak pada masyarakat apakah mewakili tradisi dan budaya serta kebutuhan masyarakat, ataukah hanya mewakili kebutuhan masyarakat tapi mengabaikan tradisi dan identitas suatu masyarakat. Sama halnya dengan (policy) kebijakan dalam pendidikan, sosial kemasyarakatan seharusnya melakukan pengkajian yang mendalam sesuai dengan karakter budaya masyarakat, tapi kenyataannya kebijakan hanya sebagai pintu untuk memperlancar kepentingan individu dan kelompok tertentu, bahkan para pemimpin daerah berpeluang besar untuk menciptakan pemeritahan yang berlabel ‘’Otonomi Daerah’’, tapi  beraksi ‘’Dinasti’’. Sehingga dampak konspirasi kepentingan tersebut sulit untuk dipahami oleh sebagian masyarkat yang awam politik.

BUDAYA POLITIK, khususnya di NTB, penting untuk dilakukan polarisasi dalam konteks yang lebih profesional, dan mengarah kepada kepentingan hajat hidup orang banyak terutama masyarakat. Bukan hanya masyarakat kelas berpenghasilan tinggi, tapi mampu mengakomudir kebutuhan masyarakat berekonomi rendah.

Sementara realita budaya politik NTB sudah mengarah kepada politik pro-porsional, pembagian kekuasaan terhadap keluarga dan kerabat pada jenjang eksekutif, legislatif, yudikatif. Politik uang yang bersembunyi pada istilah ‘’menyumbang, beramal, bersadakah dan kepedulian’’, sangatlah menarik dan politik organisasi, atas nama agama dan doktrenisasi, amatlah ampuh sebagai dialektika atau retorika politik di masyarakat tertentu.

Fenomena ini bukan sesuatu hal yang baru dan begitu seksi bagi partai politik yang sangat mengedepankan pragmatisme.

Dari peristiwa yang terjadi dalam perjalanan politik khusunya NTB, setidaknya masyarakat dan para tokoh-tokoh NTB masih banyak yang berkompeten dan mampu untuk memajukan NTB tanpa tendensi memperkaya diri dan kelompok dan simbul-simbul organisasi. Hal yang menarik adalah dengan adanya system pemilihan dengan jalur perseorangan (Independen) telah terbukti dapat memberikan peluang besar bagi seorang tokoh dari putra daerah untuk maju memimpin daerahnya tanpa partai politik.

Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004, peserta Pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan UU No.12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta Pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

UU ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam UU No.32 Tahun 2004.

Selanjutnya, adapun beberapa tokoh NTB yang diisukan akan mengambil bagian dalam Pemilukada NTB jalur perseorangan (independen) antara lain; 1). H Sunardi Ayub, SH., 2). HM Ali BD. Tapi lagi sekali, ini adalah issu.

Intinya, siapapun putra NTB yang akan mencoba di Pemilkada 2017 mendatang setelah Gubernur NTB, Dr TGH M Zainul Majdi, MA., tentu harus lebih baik dan lebih berkembang dari saat ini. Karena jika sama, artinya NTB tidak mengalami kemajuan seperti yang sama-sama kita harapkan, terlebih dengan masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat NTB dari data 2015 sebanyak 8.16.621 orang, atau 0,05 persen dari jumlah penduduk, tentu membutuhkan perhatian serius.

Berpikir besar dan bermimpi besar harus dimiliki oleh setiap orang. Sebagai motivasi kita memahami pemikiran orang lain itu sangatlah penting seperti pandangan seorang tokoh filosof Yunani bernama Hamlet yang mengatakan, tidak akan pernah ada buah apel di atas meja jika kita tidak memikirkannya. Begitu juga dengan seorang pemimpin, harus menciptakan terobosan baru, karya baru dan seni memimpin, termasuk bagaimana memposisikan birokrasi, bukan mempolitisir birokrasi yang dipimpinnya, serta memahami keinginan, kebutuhan rakyatnya atau masyarakat.(***)

Leave a Reply

Your email address will not be published.