Tak Berizin, Diklat Calon Tour Guide Dibubarkan Paksa

MATARAM, Lomboktoday.co.id – Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Nusa Tenggara Barat (NTB), membubarkan acara pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi calon Pramuwisata (Tour Guide) yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB di Kabupaten Dompu, karena tidak berizin atau illegal. Akibat pembubaran itu, puluhan calon anggota terpaksa walk out (WO) dan meninggalkan acara.

Ketua DPD HPI NTB, Ainuddin menjelaskan, pembubaran diklat harus dilakukan, karena pihaknya merasa keberatan lantaran tidak dilibatkan dan tidak memiliki izin dari HPI alias ‘Bodong’. Sebab, kata dia, pergelaran diklat tidak bisa dilakukan dengan sembarangan.

Apalagi saat ini, pihak HPI NTB akan berusaha semaksimal mungkin untuk merekrut calon tour guide sebagai bentuk apresiasi masuknya Lombok menjadi juara pada even pariwisata halal seluruh dunia. Karena itulah, HPI keberatan dengan diklat tersebut.

‘’Jelas kami keberatan. Sebab, selesai diklat, calon anggota itu pasti akan minta lisensi (ijin pramuwisata). Yang mengeluarkan izin itu bukan Dinas Budpar NTB, tapi kami, di DPD HPI NTB. Kalau diklat ini saja bodong, jelas kami tidak mau mengeluarkan lisensi itu,’’ katanya kepada wartawan di Mataram, Kamis (22/10).

Ainuddin menjelaskan, aturan standart HPI NTB untuk sebuah diklat, membutuhkan waktu maksimal dua minggu untuk melihat kemampuan berbahasa dan psikologi calon anggota. Mereka juga harus diuji di lapangan terkait profesi ini.

‘’Kami ingin serius membina anggota kami dan kami tidak bisa sembarangan mengeluarkan izin, ini demi profesionalisme guide, dan wisatawan merasa nyaman berada di NTB jika dipandu oleh guide yang profesional,’’ ungkapnya.

Ainuddin mengancam akan melaporkan diklat illegal yang digelar Dinas Budpar itu ke Polda NTB, karena berindikasi korupsi. Dia berharap, pihak penyelenggara dalam hal ini Dinas Budpar segera menghentikan acara diklat tersebut dan mengembalikan dana penyelenggaraannya ke kas daerah.

‘’Ini masalah profesi. Diklat itu punya aturan, harus diuji betul secara kompetensi dan diuji di lapangan. Kami harus tahu betul kemampuan seorang pemandu wisata sebelum kami keluarkan izin,’’ ujarnya sembari menjelaskan, jadi tidak bisa sembarangan seperti yang dilakukan pak Alif ini. Sebab, yang berhak memberikan diklat, ya HPI NTB.

Sementara itu, Kasi Destinasi Dinas Budpar NTB, Alif yang berperan sebagai penyelenggara diklat ‘bodong’ tersebut, beralasan acara diklat ini tidak melanggar aturan. Sebab, acara ini tidak dilakukan untuk merekrut calon anggota HPI, melainkan hanya memberikan pemahaman dasar saja kepada warga. Alif juga mengatakan, gelaran diklat ini sesuai prosedur dan telah menggelar acara serupa selama empat tahun.

‘’Ini tugas dari kepala Dinas Budpa NTB, karena kita sudah melaksanakannya selama empat tahun. Kami hanya memberikan pemahanan dasar saja, bukan merekrut anggota ataupun memberikan lisensi. Jadi, menurut saya, tidak bisa dijegal, karena diklat ini memenuhi prosedur, diklat ini tidak berlisensi,’’ kata Alif.

Menanggapi hal ini, Dewan Pimpinan Cabang HPI Dompu, Alan mengatakan, acara tersebut dinilai illegal karena menggunakan nama Pendidikan dan Pelatihan seperti yang tertera di spanduk. Karena itu, pihak HPI Cabang Dompu merasa dirugikan oleh Dinas Budpar NTB, karena mencatut nama dan tugas HPI.

‘’Permasalahannya, jelas-jelas di spanduknya itu Diklat Pramuwisata. Diklat Pramuwisata itu tugas khusus HPI, tidak boleh ada yang lain yang boleh menyelenggarakan Diklat Pramuwisata selain HPI. Jika itu bertuliskan Bimbingan Teknik (Bimtek), mungkin itu sah-sah saja. Tapi ini diklat,’’ kata Alan.(ar/han/ltd)

Leave a Reply

Your email address will not be published.