APKLI Tolak HGB untuk PKL Asing

Ketua DPW APKLI Provinsi NTB, HL Winengan saat bersama Ketua Umum DPP APKLI, Ali Mahsun. (Foto: LM Iswadi Athar/Lomboktoday.co.id)
Ketua DPW APKLI Provinsi NTB, HL Winengan saat bersama Ketua Umum DPP APKLI, Ali Mahsun. (Foto: LM Iswadi Athar/Lomboktoday.co.id)
Ketua DPW APKLI Provinsi NTB, HL Winengan saat bersama Ketua Umum DPP APKLI, Ali Mahsun. (Foto: LM Iswadi Athar/Lomboktoday.co.id)

MATARAM, Lomboktoday.co.id – Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak boleh digusur, tapi harus ditata dan diberdayakan. Karena, hal ini sudah dipayungi melalui Perpres RI 125/2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Mereka tak kenal krisis. Bahkan menjadi pahlawan saat Indonesia mengalami krisis ekonomi.

‘’Saat ini, ada kebijakan pemberian sertifikat Hak Guna Bangunan (HBG) bagi PKL selama lima tahun. APKLI menyambut baik, namun tetap mengawal implementasinya di lapangan dan memastikan benar-benar bermanfaat bagi PKL,’’ kata Ketua DPW APKLI Provinsi NTB, HL Winengan pada saat pembukaan Rapimnas III APKLI yang bertajuk ‘’Tekad Bulat PKL Merebut Kembali Kedaulatan Bangsa Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945’’ di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Sabtu (19/12).

Pemerintah, kata Winengan, harus memastikan bahwa kebijakan HGB adalah benar-benar untuk PKL Indonesia.  Tidak boleh ada pungutan atau biaya yang dibebankan ke PKL, dan menjamin jumlahnya cukup untuk PKL semua daerah, sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Untuk itu, harus diterbitkan Perda Penataan dan Pemberdayaan PKL.

APKLI menolak tegas HGB PKL jika diperuntukkan untuk PKL Asing. Karenanya, selaku Ketua Umum DPP APKLI, Ali Mahsun memerintahkan DPW dan DPD APKLI seluruh Indonesia untuk mengawal kebijakan pemerintah tersebut.

Karena kata Ali Mahsun, potensi ekonomi PKL sangat besar. PKL harus tertib dan menjaga kebersihan, sehingga tidak menyebabkan macetnya arus lalu lintas dan kumuhnya kota. Pemerintah berkewajiban membina PKL maju dan naik kelas. Demikian juga untuk pelaksanaan sertifikat HGB PKL.

Untuk itu, Wagub NTB, H Muh Amin akan segera melakukan koordinasi dengan bupati dan walikota se-NTB untuk mendorong diterbitkan Perda Penataan dan Pemberdayaan PKL seperti yang disampaikan Ketua Umum DPP APKLI, Ali Mahsun.

‘’Di London, Newyork, Tokyo dan kota besar lainnya di dunia, ada PKL. Demikian juga di Indonesia. Bedanya PKL di luar negeri bisa disiplin, tertib, dan bersih. APKLI memiliki tanggungjawab besar mengantarkan PKL Indonesia untuk disiplin, tertib, dan bersih. Oleh karena itu, saya berharap kebijakan HGB PKL dapat dioptimalkan APKLI dalam mewujudkan PKL bersih, indah dan naik kelas menjadi pengusaha mikro, kecil, menengah, bahkan  menjadi pengusaha besar,’’ tambah Anggota VI BPK RI, Prof Dr Baharullah Akbar.

Rapimnas III APKLI ini dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris DPW APKLI se-Indonesia, Pimpinan Pusat OKP diantaranya, Ketua Umum DPP IMM, Beni Pramula, Ketua Umum PP GPII, Karman BM, Ketua Umum PP HIMMAH, Aminullah Siagian, Sekjen DPP KNPI, Sirajuddin Abdul Wahab, dan Ketua Presidium PMKRI, Lidya Natalia Sartono, juga pejabat TNI/Polri. Pada acara tersebut, ada Bazar Sembako Murah dan makan siang bersama 3.000 PKL.(is/ar/ltd)

Leave a Reply

Your email address will not be published.