Warga Desa Landah Persoalkan Penggunaan ADD

HEARING: Puluhan warga Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Loteng, yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Desa (FMPD), saat hearing di kantor bupati Loteng. (Foto: Akhyar Rosidi/Lomboktoday.co.id)
HEARING: Puluhan warga Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Loteng, yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Desa  (FMPD), saat hearing di kantor bupati Loteng. (Foto: Akhyar Rosidi/Lomboktoday.co.id)
HEARING: Puluhan warga Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Loteng, yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Desa (FMPD), saat hearing di kantor bupati Loteng. (Foto: Akhyar Rosidi/Lomboktoday.co.id)

LOTENG, Lomboktoday.co.id – Kasus dugaan penyelewengan terhadap Anggaran Dana Desa (ADD) oleh pihak desa yang ada di wilayah Kabupaten Loteng, semakin dipersoalkan oleh warga.

Pada Senin (15/2), sekitar pukul 10.00 Wita, puluhan warga Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Loteng, yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Desa  (FMPD), mendatangi kantor bupati Loteng. Tujuannya tak lain untuk melaporkan dugaan penyelewengan ADD yang diduga dilakukan oleh kepala desa setempat.

‘’Selama tiga tahun masa jabatan kepala Desa Landah yang dijabat Junaidi, hingga saat ini tidak pernah ada transparansi dalam penggunaan ADD/APBDes mulai dari tahun anggaran 2013, 2014, dan 2015. Hal itu terbukti dari tidak adanya pertanggungjawaban setiap akhir tahun dan tidak ada dokumen RPKDes perubahan tahun 2015, serta RAPBDes. Padahal sesuai aturan, penggunaan ADD itu seharusnya dipublikasikan kepada masyarakat,’’ kata Koordinator Aksi, H Turfuzi kepada wartawan saat berorasi di halaman kantor bupati Loteng, Senin (15/2).

Karena itu, pihaknya bersama warga juga menuntut supaya dokumen RPJMDes, RKPDes, dan RABDes, serta LKPJ dari tahun anggaran 2013 sampai 2015 di Desa Landah supaya dipublikasikan kepada masyarakat.

‘’Kami juga menuntut supaya aparat penegak hukum harus mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan APRDes 2013, 2014, dan 2015 di Desa Landah. Karena penggunaannya tidak sesuai jumlah anggaran dan bukti fisik yang ada,’’ ungkapnya.

Jumlah dugaan penyalahgunaan ADD Desa Landah sejak tahun 2013 hingga 2015 itu sebanyak Rp701.428.000  atau sekitar Rp700 juta. Indikasi ini diprediksikan karena dokumen RKPDes tidak berani dipublikasikan oleh kepala  Desa Landah. Dan berdasarkan kalkulasi penghabisan biaya sesuai dengan jenis material yang digunakan di lapangan. Belum lagi termasuk adanya dugaan mark up anggaran yang dialokasikan pada beberapa kegiatan.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Loteng, Aswatara yang menerima kedatangan warga mengatakan, apa yang dipersolakan oleh warga terkait pengelolaan ADD di Desa Landah, pihaknya sudah menurunkan tim untuk melakukan investigasi ke lapangan guna mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.

‘’Isu ini sudah bergulir sejak Desember 2015 lalu, sehingga kami sudah menurunkan tim dari Inspektorat untuk mencari informasi apa yang sebenarnya terjadi di lapangan,’’ katanya.

Tapi, dalam penyelesaian persoalan dugaan penyalahgunaan ADD ini, membutuhkan waktu. Sehingga, pihaknya berharap kepada warga untuk bersabar. Selain itu, pihaknya juga akan meminta bantuan kepada BPKP untuk menyelesaikan persoalan ADD ini.

‘’Semua kadus dan anggota BPD serta pihak terkait juga nanti kita akan lakukan pemerikasaan untuk mencari informasi yang sebenarnya terkait persoalan tersebut,’’ ungkapnya.(ROS)

Leave a Reply

Your email address will not be published.