DPRD Loteng Sahkan Ranperda Penyelenggaraan Pemdes

PARIPURNA: Suasana rapat paripurna DPRD Loteng, di ruang sidang DPRD Loteng, Kamis (18/2).
PARIPURNA: Suasana rapat paripurna DPRD Loteng, di ruang sidang DPRD Loteng, Kamis (18/2).
PARIPURNA: Suasana rapat paripurna DPRD Loteng, di ruang sidang DPRD Loteng, Kamis (18/2). (Foto: Akhyar Rosidi/Lomboktoday.co.id)

LOTENG, Lomboktoday.co.id – Setelah melalui pembahasan yang cukup pajang, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok  Tengah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Loteng, Kamis (18/2).

Sedangkan untuk Ranperda tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa  (BUMDes) tidak bisa disahkan oleh DPRD Loteng. Sehingga, Ranperda tentang BUMDes tersebut, untuk sementara dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Loteng guna dilakukan pengkajian lebih jauh lagi, dan dapat diajukan kembali pada persidangan selanjutnya.

Rapat Paripurna Pengesahan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Loteng, H Acmad Fuaddi FT didampingi Wakil Ketua DPRD Loteng yakni, Muhamad Nasib, Burhanudin Yusuf, Ahmad Ziadi, dan Wakil Bupati Loteng, Lalu Pathul Bahri, serta dihadiri oleh anggota DPRD Loteng dan semua kepala SKPD lingkup Pemkab Loteng.

Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) DPRD Loteng, Suhaimi mengatakan, sesuai hasil pembahasan yang sudah dilakukan oleh anggota Pansus DPRD Loteng terhadap dua buah Ranperda, diantaranya; Ranperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Ranperda tentang Tata Cara Pembentukan, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Loteng. Maka, anggota Pansus DPRD Loteng menetapkan untuk Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat disahkan. Sedangkan untuk Ranperda tentang Tata Cara Pembentukan, Pengelolaan BUMDes belum dapat setujui. Sehingga Ranperda tersebut akan dikembalikan kepada Pemkab Loteng untuk dikaji lebih jauh.

Pemkab Loteng harus lebih jauh lagi untuk melakukan pengkajian terhadap Ranperda tentang BUMDes. Pemkab Loteng juga harus lebih memahami tahapan, dan beberapa pasal yang dituangkan dalam Ranperda BUMDes supaya lebih cermat. Dengan demikian, Ranperda yang diajukan itu akan sesuai dengan produk hukum.

‘’Jadi, Ranperda tentang BUMDes ini akan dikembalikan lagi ke Pemkab Loteng dan dapat diajukan kembali pada persidangan berikutnya,’’ kata Suhaimi.

Sementara itu, Ketua DPRD Loteng, H Acmad Fuaddi mengatakan, berdasarkan laporan yang sudah disampaikan oleh anggota Pansus DPRD Loteng, maka dapat disimpulkan bahwa Ranperda yang dapat disetujui yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sedangkan untuk Ranperda tentang BUMDes akan dikembalikan kepada Pemkab Loteng dan dapat diajukan kembali pada persidangan berikutnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Loteng, Lalu Pathul Bahri mengatakan, dalam pembahasan Ranperda tersebut, tentu ada pendapat yang berbeda. Tapi, dengan disahkannya Perda tersebut, diharapkan bisa mewujudkan Loteng yang lebih baik lagi.

‘’Mari kita bersama-sama membangun dan mewujudkan Loteng Bersatu untuk kesejahteraan masyarakat di Bumi Tatas Tuhu Trasna Loteng,’’ katanya.(ROS)

Leave a Reply

Your email address will not be published.