SSPA Lotim Minta Mobil Pick Up Ditindak Tegas

HEARING: Kegiatan hearing anggota Serikat Sopir Patuh Angen (SSPA) Lotim dengan DPRD Lotim, Dishubkominfo Lotim mengenai masalah mobil pick up yang mengangkut penumpang, karena dinilai telah merugikan sopir angdes. (Foto: Syamsurrijal/Lomboktoday.co.id)
HEARING: Kegiatan hearing anggota Serikat Sopir Patuh Angen (SSPA) Lotim dengan DPRD Lotim, Dishubkominfo Lotim mengenai masalah mobil pick up yang mengangkut penumpang, karena dinilai telah merugikan sopir angdes. (Foto: Syamsurrijal/Lomboktoday.co.id)
HEARING: Kegiatan hearing anggota Serikat Sopir Patuh Angen (SSPA) Lotim dengan DPRD Lotim, Dishubkominfo Lotim mengenai masalah mobil pick up yang mengangkut penumpang, karena dinilai telah merugikan sopir angdes. (Foto: Syamsurrijal/Lomboktoday.co.id)

LOTIM, Lomboktoday.co.id – Pengurus Serikat Sopir Patuh Angen (SSPA) Kabupaten Lombok Timur meminta kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lotim bersama pihak kepolisian untuk menindak tegas mobil pick up yang mengangkut muatan. Sebab, mobil pick up tersebut telah merugikan angkutan pedesaan jurusan Pancor-Keruak, Pancor-Labuhan Haji.

‘’Gara-gara mobil pick up atau mobil domong yang mengangkut muatan, para sopir angdes menjadi rugi. Jadi, hal ini harus ditindak tegas,’’ kata Pembina SSPA Lotim, Sayadi di hadapan anggota DPRD Lotim, Dishubkominfo Lotim dalam hearing yang berlangsung di kantor DPRD Lotim, Kamis (18/2).

Sepertinya, kata Sayadi, ada pembiaran yang dilakukan Dishubkominfo Lotim dalam permasalahan ini, apalagi dengan merajelalanya mobil pick up yang mengangkut penumpang tersebut. Sehingga, hal ini menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh Dishubkominfo Lotim.

Bahkan para sopir angdes ini pun terpaksa menurunkan ongkos, meski pemerintah telah menetapkan tarif dari Rp10 ribu menjadi Rp5.000 dari jurusan Pancor-Keruak, karena tidak ada penumpang, akibat diambil oleh mobil pick up tersebut.

‘’Kami memberikan deadline waktu 2×24 jam kepada Dishubkominfo untuk menertibkan. Karena bila tidak, kami akan menduduki kantor Dishubkominfo Lotim dan Bupati Lotim. Kami juga menyayangkan Dishubkominfo Lotim mengenai ijin trayek dan kenaikan pajak tanpa ada koordinasi dengan kami,’’ ungkapnya.

Menanggapi tuntutan SSPA Lotim, Kepala Bidang Perhubungan Darat Dishubkominfo Lotim, GN Parhan mengatakan, pihaknya tetap melakukan operasi untuk menertibkan mobil pick up yang menaikan penumpang. Dimana, dalam sebulan ini, operasi yang dilakukan sebanyak 12 kali.

Tapi, yang menjadi masalah menindak tegas atau memberikan sanksi berupa penilangan, tentu tidak bisa dilakukan, karena secara aturan harus ada anggota Polri didalamnya, sehingga ini yang menjadi permasalahan di lapangan.

‘’Kalau kami melakukan operasi gabungan, baru dilakukan penindakan terhadap mobil pick up yang mengangkut penumpang, karena sudah ada yang mengaturnya kalau memberikan tindakan di luar itu, tentunya kami yang salah. Kami hanya bisa memberikan peringatan kepada mobil pick up tersebut,’’ katanya.(SR)

Leave a Reply

Your email address will not be published.