LSP2M NTB Gelar Dialog Publik Masalah Tambang

LOTIM, Lomboktoday.co.id – Lembaga Study Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat (LSP2M) NTB akan menggelar Dialog Publik, Kamis besok (25/2), di Hotel Pondok Bambu, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Lotim.

Dialog Publik ini dilakukan untuk meredusir praktek pertambangan tanpa ijin (PETI) yang ada di Lotim khususnya, dan Pulau Lombok pada umumnya.

Adapun peserta kegiatan Dialog Publik ini melibatkan dari pihak lingkar tambang yang ada di Lotim. Dan akan hadir sebagai pembicara, dari pihak Dinas ESDM dan Perdagangan Perindustrian Lotim yang akan membawa materi ‘’Meminimalisir Aktivitas PETI di Lombok Timur’’. Akademisi yang akan menyoroti Aspek Sosial Ekonomi Pemicu Maraknya PETI di Pulau Lombok. Akademisi di Lotim dan BLHPM Lotim, yang akan menyampaikan materi tentang Dampak Lingkungan dari Aktivitas PETI.

Ketua Panitia Pelaksana Dialog Publik LSP2M NTB, Dimyati dalam press realasenya menyampaikan, kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi saat ini, sudah banyak mulai terkuak. Termasuk di Pulau Lombok, beragam potensi kekayaan alam menjadi incaran banyak investor. Mengetahui potensi alam itu, beberapa tahun ini sekelompok masyarakat mencoba mengambil bagian. Yakni menambang secara illegal dengan peralatan ala kadarnya.

Aktivitas pertambangan ini ditemukan mulai dari pertambangan logam dan batuan maupun pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Aturan sejatinya melarang tegas adanya tindakan masyarakat menambang secara illegal atau disebut pertambangan tanpa ijin (PETI).

PETI adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki ijin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PETI diawali oleh keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai cukong dan backing, ketidakharmonisan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat, serta krisis ekonomi berkepanjangan yang diikuti oleh penafsiran keliru tentang reformasi.

Begitu juga dari sisi lain, lanjut Dimyati, kelemahan dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menganaktirikan pertambangan rakyat, juga ikut mendorong maraknya PETI.

Maka atas dasar itulah, LSP2M NTB memberikan atensi pada masalah tersebut. Acara Dialog Publik ini mengangkat tema ‘’Membangun Komitmen Bersama Untuk Meredusir Maraknya Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) di Lombok’’.

‘’Tujuan dilaksanakan Diskusi Publik ini untuk memahami aturan-aturan pertambangan, memberikan edukasi positif terhadap masyarakat agar mentaati aturan yang berlaku, meminimalisir dampak kerusakan lingkungan akibat maraknya PETI, mengurangi aktivitas PETI yang membahayakan,’’ ungkapnya.(SR)

Leave a Reply

Your email address will not be published.