GMAK KPK-kan Pejabat KSB

TANDA BUKTI: Inilah tanda bukti penerimaan laporan/informasi dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan oleh GMAK Sumbawa Barat kepada KPK. (Dok/Lomboktoday.co.id)

TANDA BUKTI: Inilah tanda bukti penerimaan laporan/informasi dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan oleh GMAK Sumbawa Barat kepada KPK. (Dok/Lomboktoday.co.id)

JAKARTA, Lomboktoday.co.id – Rencana Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GMAK) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk melaporkan sejumlah pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan hanya sebatas gertak sambal. Melainkan benar-benar dilakukan.

Buktinya, pada Kamis (24/3), GMAK Sumbawa Barat mendatangai Gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said Kuningan, DKI Jakarta, dengan membawa sebundel dokumen pendukung laporannya terkait kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) senilai Rp70 miliar yang terjadi di lingkup Pemda KSB melalui ABPD Perubahan 2015.

Sejumlah oknum pejabat yang dilaporkan ke KPK itu, diantaranya; mantan Bupati Sumbawa Barat KH Zulkifli Muhadli, mantan Penjabat Bupati Sumbawa Baram Abdul Hakim, mantan Sekda Sumbawa Barat sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Musyafirin. Selain itu, Pimpinan DPRD Sumbawa Barat, yakni; M Nasir, Iwan Pandjidinata dan Fud Syaifuddin. Juga Komisi II DPRD Sumbawa Barat dan Ka DPPKA Sumbawa Barat.

Adapun laporan yang dibawa oleh anggota Dewan Penasehat GMAK, M Yusuf Amaullah dan Ketua GMAK, Joy Agusty H Bachtiar itu, diterima oleh pihak KPK, Sulkhan Zamzami dengan Nomor Informasi 82474.

‘’Kami dari GMAK Sumbawa Barat menemukan SK berkas dokumen APBD Perubahan 2015 dengan disposisi tertanggal 14 Desember 2015 yang tidak ditandatangani oleh Penjabat Bupati Sumbawa Barat, Abdul Hakim,’’ kata Anggota Dewan Penasehat GMAK, M Yusuf Amaullah dan Ketua GMAK, Joy Agusty H Bachtiar kepada Lomboktoday.co.id, di Jakarta, Kamis (24/3).

Tapi, lanjut Yusuf Amaullah, setelah dikonfirmasi ke pimpinan DPRD Sumbawa Barat M Nasir (Ketua), Ust Makruf (Wakil Ketua), anggota DPRD Sumbawa Barat, Mustakim Patawari dan bagian Persidok DPRD Sumbawa Barat, Sahren AW, yang menyatakan bahwa anggaran tersebut hanya digelontorkan saja oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

‘’Dalam anggaran tersebut, kami menganggap telah melanggar etika penganggaran. Bahkan, hasil temuan kami, ada beberapa anggota DPRD Sumbawa Barat yang menempatkan dana aspirasi melalui dana Bansos tersebut. Dimana, kami menemukan anggaran tersebut diperuntukkan untuk Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015,’’ ungkapnya.

Jadi, menurutnya, itu merupakan sebuah pelanggaran terhadap Peraturan Mendagri No.39 tahun 2012 dalam penyaluran dana hibah dan bansos yang tidak sesuai aturan dan mekanisme yang diatur dalam Permendagri No.39 tahun 2012 tersebut.(ar)

Kirim Komentar

Leave a Reply