Dewan Minta SK Bupati Lotim Dicabut

LOTIM, Lomboktoday.co.id  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) meminta kepada Bupati Lotim HM Ali Bin Dachlan untuk mencabut SK yang menyangkut mengenai masalah tanah karena sudah ada Peraturan Daerah (Perda) mengenai masalah pajak bumi dan bangunan sebagai acuan.

“Kami minta bupati mencabut SK yang telah dikeluarkan mengenai masalah tanah yang di dalamnya menyangkut harga,” tegas Wakil Ketua DPRD Lotim Daeng Paelori kepada Lomboktoday.co.id, Rabu (30/3).

Dikatakannya Perda yang sudah ditetapkan oleh eksekutif dengan legislatif tersebut, memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga menjadi acuan dari pemerintah daerah untuk melaksanakan kepada masyarakat. Kedudukan Perda dengan SK Bupati lebih tinggi Perda. Oleh karena itu, harus dihormati oleh Bupati Lotim dengan melakukan pencabutan terhadap SK yang telah dikeluarkan sebelumnya.

“Memang SK itu keluar sebelum Perda ditetapkan, akan tetapi setelah ada Perda tentunya bupati harus segera mencabut SK yang telah diterbitkan,” tandas Daeng Paelori yang juga Ketua DPD Partai Golkar Lotim.(SR)

Kirim Komentar

Leave a Reply