Kakanwil Kumham NTB Diganti

MATARAM, Lomboktoday.co.id – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia NTB lama Maruahal Simanjuntak beserta Kepala dinas terkait beraudiensi ke ruang kerja gubernur untuk berpamitan, Rabu (30/3). Dia datang sekaligus memperkenalkan pejabat baru, Sevial Akmily yang akan bertugas menggantikan posisinya di Kanwil Kemenkumham NTB.

“Selama setahun saya bertugas di sini, beberapa kegiatan pelayanan Kemenkumham telah dilaksanakan, seperti dibangunnya gedung Lembaga Pemasyarakatan di Sumbawa, penyelenggaraan penyuluhan hukum bagi pelajar SLTA di kabupaten/kota se-NTB dan pengadaan steril area di Bandara Internasional Lombok bagi penumpang yang akan berangkat ke luar negeri,” papar Maruahal Simanjutak.

Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi menyampaikan terima kasih atas kinerja yang telah dicapai oleh pejabat lama dan mengucapkan selamat bertugas kepada pejabat yang baru dilantik.

“Semoga Pak Sevial bisa meneruskan penyuluhan hukum berbasis pada lembaga pendidikan ini dan bisa menggandeng pesantren misalnya buat tema acara pesantren sadar hukum. Kalau bisa, buat inovasi yang lebih menunjukkan bahwa Kanwil Kumham ini bekerja melayani masyarakat tidak hanya di kantor tapi juga berinteraksi langsung dengan masyarakat,” ungkapnya.

Sehubungan dengan pengadaan Steril Area di bandara sesuai Keputusan Presiden perihal pemberian bebas visa untuk 196 negara, M Nasir. Kepala Dinas Imigrasi yang turut hadir, mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak Angkasa Pura dan agar BIL bisa bebas visa menggunakan E-Passport.

Menganggapi informasi tersebut, gubernur yang didampingi oleh Asisten Tata Praja dan Aparatur H Abdul Hakim dan Kepala Biro Humas dan Protokol H Yusron Hadi menyatakan akan segera bersurat ke Menteri Kumham.

“Menilik bahwa animo masyarakat NTB dalam membuat  dokumen paspor sangat tinggi kiranya untuk mempermudah itu semua, kita bisa segera buka di sini.”

Pada kesempatan yang sama, gubernur mengingatkan bahwa Kumham sebagai  lembaga yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat terutama mengenai pengurusan dokumen dan pengawasan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia yang banyak berasal dari NTB.

“Mohon perbaiki legalitas keberangkatan dan diawasi  jangan sampai lengah terhadap penipuan dokumen kependudukan yang melegalkan anak di bawah umur bekerja sebagai TKI keluar negeri. Kita antisipasi sebagai upaya kita menyelamatkan mereka dari bahaya human trafficking,” harap gubernur.(ar/ltd)

Kirim Komentar

Leave a Reply