Reses Fiktif, Ketua Gerindra Lotim Meradang

LOTIM, Lomboktoday.co.id – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Sawaludin meradang setelah mendengar adanya laporan dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke Kejaksaan Negeri Selong terkait dugaan reses fiktif yang di dalamnya juga ada anggota DPRD Lotim dari Gerindra. Dirinya pun berencana akan memanggil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lotim.

“Tidak saja ketua fraksi yang kami panggil, tapi anggotanya juga untuk memberikan penjelasan terhadap masalah tersebut agar menjadi jelas,” tegas Sawaludin kepada Lomboktoday.co.id, Jumat (1/4).

Dirinya mengetahui kalau ada dugaan ada oknum anggotanya yang duduk di DPRD Lotim melakukan reses fiktif dari media. Dan, sudah dilaporkan ke kejaksaan oleh LSM untuk ditindaklanjuti.

“Kalau ini benar merupakan perbuatan yang tidak bisa dimaafkan. Karena pimpinan tertinggi partai Gerindra sudah memberikan komando kepada semua pengurus dan kadernya. Untuk bekerja bagi rakyat, bukan melakukan tindakan yang memperkaya diri sendiri. Dalam reses itu ada hak rakyat di sana,” tandas Aweng, sapaan Sawaludin yang juga mantan aktivis Lotim itu.

Sebelumnya Ketua Front Rakyat Bersatu (FRB) Lombok Timur Eko Rahardi menegaskan bahwa delapan anggota DPRD Lotim diduga melakukan reses fiktif. Perbuatan ini telah memalukan anggota dewan. Mereka yang didugakan itu adalah satu orang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dua orang dari Gerindra, satu orang dari Golkar, satu orang dari Partai Amanat Nasional (PAN), satu orang dari Nasdem, satu orang dari berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan satu orang lagi dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI).

“Saya berani mengatakan bahwadelapan orang anggota DPRD Lotim tidak pernah reses karena saya pegang buktinya,” tegas Eko Rahardi.

Dijelaskannya, ada di antara anggota DPRD Lotim saat jadwal reses berangkat ke Jakarta untuk menghadiri salah satu kegiatan sehingga reses tidak pernah dilakukan. Begitu juga ada oknum anggota dewan yang melakukan pembagian sabun kepada masyarakat untuk kemudian disuruh tandatangan sebagai pertanggungjawaban resesnya.

Bahkan yang lebih parah lagi ada oknum yang tidak pernah melakukan reses, namun justru mereka membuatkan tandatangan masyarakat. Padahal, mereka sudah diberikan uang reses untuk turun ke masyarakat menyerap aspirasi yang ada.

“Dana reses saja jarang nyampai kepada masyarakat, apalagi dana aspirasi dan bansos yang begitu besar?” tanya Ketua FRB Lotim Eko Rahardi seraya mengatakan dirinya siap bertanggung jawab atas pernyataan yang dilontarkan di media massa.

Lebih lanjut Eko Rahardi menegaskan bahwa dirinya melaporkan masalah ini kepada aparat penegak hukum agar secepatnya ditindaklanjuti, guna memberikan efek jera kepada oknum anggota dewan agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya dilakukan.

“Kuat dugaan kami bahwa dalam pelaporan juga akan difiktifkannya. Ini yang harus sama-sama kita lihat nantinya,” ujar Eko Rahardi.

Di tempat terpisah Sekretaris DPRD Lotim H Afkharudin menegaskan bahwa penggunaan dana reses oleh masing-masing anggota DPRD Lotim menjadi tanggungjawab anggota dewan yang bersangkutan.

“Kami hanya mengeluarkan saja setelah ada Rencana Pengeluaran Uang (RPU) yang diserahkan ke sekretariat dewan oleh masing-masing anggota dewan. Kalau masalah penggunaan uang, di luar sepengetahuan kami,” ujar Afkharudin.(SR)

Kirim Komentar

Leave a Reply