Bicarakan TKI, KBRI Brunei Datangi NTB

Staf KBRI Bandar Seri Begawan, Brunei saat menemui Wakil Gubernur NTB H Muh Amin, Senin (18/4).(foto: dok Humas NTB)

Staf KBRI Bandar Seri Begawan, Brunei saat menemui Wakil Gubernur NTB H Muh Amin, Senin (18/4).(foto: dok Humas NTB)

MATARAM, Lomboktoday.co.id – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Brunei sedang mengupayakan penandatanganan MoU antara Pemerintah Brunei dan Indonesia. Tujuannya, untuk melindungi tenaga kerja Indonesia.

“Ini apabila sesuatu yang ditakutkan terjadi nantinya saat proses mereka bekerja di sana. Dan juga pemerintah Brunei telah menaikkan upah minimum dari 250 dolar menjadi 350 dolar,” ungkap Pribadi Sutiono selaku Wakil Kepala Perwakilan RI saat menemui Wakil Gubernur NTB H Muh Amin, Senin (18/4).

Kunjungan KBRI Bandar Seri Begawan itu untuk meminta bantuan Pemerintah Provinsi NTB memfasilitasi pertemuan dengan instansi  terkait dan Business Meeting antara PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) di Indonesia dan Agensi Tenaga Kerja di Brunei Darussalam.

“Maksud kunjungan kami ke NTB ini adalah untuk berkoordinasi dengan Pemprov dan dinas terkait seperti Dinas Tenaga Kerja provinsi dan kabupaten/kota, BP3TKI, Imigrasi, Kantor Wilayah Agama, dan Polda NTB mengenai masalah tenaga kerja sekaligus membicarakan perihal kesempatan kerja di Brunei Darussalam,” paparnya.

Dia menjelaskan bahwa minat warga Indonesia bekerja di Brunei dalam 2-3 tahun ini meningkat, bukan hanya sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (Plrt) tapi juga pegawai konstruksi.

Wakil Gubernur NTB yang didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB H Wildan, mengapresiasi kunjungan tersebut. Sebab, NTB sebagai provinsi yang masuk 4 besar daerah pengirim tenaga kerja untuk bekerja ke negara-negara tetangga. “Pemerintah sudah tidak bisa lagi membendung minat warga menjadi tenaga kerja. Ini jadi semacam kebutuhan masyarakat karena tuntutan perbaikan kesejahteraan, sehingga itulah yang jadi pilihan mereka,” ungkapnya.

Wagub menilai kunjungan ini adalah sebagai bentuk respons dan langkah positif KBRI terhadap nasib TKI di Brunei.

Ia juga berharap peran aktif KBRI, tidak hanya pada saat terjadi kasus saja. “Apapun yang terjadi dengan TKI kita, bisa kita antisipasi. Kalaupun sudah terjadi, kita bisa ambil langkah-langkah sesuai peraturan yang berlaku untuk melindungi warga kita, dan saya kira ini merupakan bagian tanggung jawab pemerintah di daerah dan pemerintah pusat,” ujarnya.(ar/ltd)

Kirim Komentar

Leave a Reply