Gaji Pokok Dosen Tetap PTS Masih Memprihatinkan

Ahmad Turmudzi. (Dok/Lomboktoday.co.id)

Ahmad Turmudzi. (Dok/Lomboktoday.co.id)

JAKARTA, Lomboktoday.co.idPendidikan berperan bagi setiap manusia untuk mengembangkan dirinya sebagai individu, anggota masyarakat dan warga Negara yang berkualitas, produktif, kreatif, inovatif dan memiliki kesadaran hukum sesuai cita-cita UUD 1945.

Persaingan politik, ekonomi, hukum, pertahanan dan budaya pada masyarakat Indonesia sudah mulai dirasakan dampaknya, terutama dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Asia Free Trade Association (AFTA).

Tuntutan dan kebutuhan manusia semakin tinggi dari semua aspek, terutama kebutuhan dasar. Salah satu hal yang menarik akhir-akhir ini, yakni mengenai banyaknya perguruan tinggi swasta di Indonesia. Tapi, tenaga pengajar (dosen) belum mendapat perhatian serius dari lembaga tempatnya mengabdi dalam konteks kesejahteraan dan gaji pokok yang ideal.

‘’Fenomena ini terjadi juga di PTS yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebagaimana kita ketahui, bahwa peran dosen tetap dalam menjalankan aktifitas dan tanggung jawab akademik sebagai pengajar, peneliti dan pengabdian sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi,’’ kata calon Doktor Pendidikan Bahasa Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ahmad Turmudzi kepada wartawan Lomboktoday.co.id Perwakilan Jakarta, Abdul Rasyid Zaenal di warung kopi Blok M UNJ, Sabtu malam (23/4).

Bang Aji, begitu pria kelahiran Jangkrung Senyiur, Lombok Timur, 17 Juli 1980 ini biasa disapa menjelaskan, berhasil atau tidaknya suatu proses pendidikan di Perguruan Tinggi (PT) tersebut, tidak bisa terlepas dari standar kompetensi dosen, standar sarana prasarana dan lain-lain. Terutama masalah tingkat kesejahteraan para dosen tetap.

Hanya saja realitanya, masih banyak para dosen PTS yang mengeluhkan gaji pokok mereka yang dinilai belum ideal bahkan tidak sesuai Upah Minimum Regional (UMR) di NTB.

Tentu semua ini tidak terlepas dari kurangnya apresiasi atau perhatian dari pihak lembaga perguruan tinggi atau yayasan yang menaungi perguruan tinggi tersebut. Padahal, UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen mendefinisikan bahwa profesionalisme adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi.

Jika mengacu pada UU guru dan dosen tersebut, sungguh begitu berat tanggungjawabnya. Karena mengajar adalah usaha memanusiakan manusia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun tanggungjawab besar tersebut, tidak disertai dengan pemberian hak-hak gaji pokok yang proporsional oleh lembaga atau perguruan tinggi bersangkutan.

Ironis memang bila sampai saat ini gaji dosen tetap perguruan tinggi swasta khususnya di NTB rata-rata di bawah UMR. Sementara bila ingin bandingkan dengan gaji pokok satpam/security, SPG, yang hanya membutuhkan ijazah SMA, bisa mendapatkan gaji pokok minimal sesuai dengan UMR, bahkan terkadang lebih.

‘’Jika kita beranalogi, lembaga perguruan tinggi itu tidak jauh berbeda seperti sebuah perusahaan. Hanya saja produknya yang berbeda. Dimana, bila sebuah perusahaan memproduksi sebuah produk barang/jasa, sementara perguruan tinggi memproduksi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas,’’ ungkapnya.

Menurut Aji, pemerintah dalam mengapresiasi dosen perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS, memang sudah diwujudkan dalam bentuk sertifikasi dosen. Upaya pemerintah untuk mensejahterakan dosen tersebut, tentu patut diacungi jempol.

Tapi pertanyaannya bagaimana tanggungjawab yayasan dan lembaga perguruan tinggi, khususnya lembaga swasta di NTB terhadap gaji pokok para dosen tersebut?. Bisakah perguruan tinggi tersebut berjalan aktivitasnya tanpa SDM dan ijazah S2, S3 sesuai prodi/jurusan dan kualifikasi dosen tersebut?.

Karena biaya SPP mahasiswa setiap tahun selalu terjadi kenaikan, justeru tidak berdampak terhadap gaji dosen tetap. Ini adalah bentuk ketidakpedulian dan eksploitasi yayasan atau lembaga perguruan tinggi swasta terhadap intelektualitas para dosen tetap.

‘’Kesadaran akan transparansi, kerjasama yang baik disertai dengan pemberian gaji yang pantas oleh perguruan tinggi, sangatlah penting. Mengingat sejatinya, apabila dosen-dosen ini menarik diri dan berhenti menjadi dosen tetap di perguruan tinggi tersebut secara massal, ataukah dalam satu prodi bersama-sama mengundurkan diri dan melaporkan peristiwa tersebut ke Dikti. Maka yakinlah lembaga perguruan tinggi, prodi tersebut akan tutup,’’ jelasnya.(ar/ltd)

Kirim Komentar

Leave a Reply