Bupati Suhaili: Aparat Pemerintahan Harus Paham Aturan

‘’Kerjasama Humas dan Protokol Setdakab Loteng dengan Lomboktoday.co.id’’

Bupati Suhaili dan Kepala Kejari Praya Feri Mumpahir saat menandatangani MoU untuk mendorong percepatan penyerahan anggaran dan pencegahan tindak pidana korupsi, Rabu (27/4).(foto: Ros/Lomboktoday.co.id)

Bupati Loteng HM Suhaili FT dan Kepala Kejari Praya Feri Mumpahir saat menandatangani MoU untuk mendorong percepatan penyerahan anggaran dan pencegahan tindak pidana korupsi, Rabu (27/4).(foto: Ros/Lomboktoday.co.id)

LOTENG, Lomboktoday.co.id – Mencegah penyakit yang selalu dialami dalam menjalankan tugas kepala dinas, camat, dan kepala desa adalah ketidakpahaman terhadap aturan sesuai dengan undang-undang. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah (Loteng) melakukan penandatanganan MoU (nota kesepahaman) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya. Langkah ini juga untuk mendorong percepatan penyerahan anggaran dan pencegahan tindak pidana korupsi.

“Saya perintahkan kepala semua kepala SKPD, camat, dan Kades mengikuti kegiatan ini dengan baik,” tegas Bupati Loteng H Moh Suhaili FT, Rabu (27/4).

MoU yang ditandatangani langsung Bupati Suhaili dan Kepala Kejari Praya Feri Mumpahir itu juga dirangkaikan dengan kegiatan sosialisasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Suhaili mengatakan, kegiatan ini jangan dianggap sebagai kegiatan seremonial saja. Akan tetapi ini adalah langkah terapi dalam  mengobati berbagai macam penyakit yang terjadi dalam melaksanakan tugas dan amanah.

“Jadi yang tidak hadir berarti tidak mau berkomitmen untuk dikawal dalam menjalankan amanah dan tugasnya sebagai pelayan masyarakat,” tandas Suhaili saat acara yang juga dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng H Lalu Supardan, para asisten, kepala SKPD, camat, dan kepala desa di Kampus IPDN Praya itu.

Sejak dikucurkannya dana desa oleh pemerintah yang nilainya Rp1 miliar per desa, Suhaili mengatakan, beberapa laporan Kades masalah pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) sudah banyak di meja Kejari. Masyarakat juga sekarang sudah bisa menilai mana tugas yang dilaksanakan dengan baik atau tidak.

“Ketika perencanaan kita semuanya semangat menyusun anggaran, akan tetapi ketika diminta pertanggungjawaban malah kita tidak bisa menyelesaikannya,” pungkasnya.(ROS)

Kirim Komentar

Leave a Reply