KPK Warning Perusahaan Tambang

Ketua KPK Agus Raharjo dan Wagub NTB H Muh Amin di acara koordinasi dan supervisi sektor energi di Hotel Sentosa, Senggigi, Lombok Barat, Rabu (27/4).(foto: Yan Syahroni/Humas NTB)

Ketua KPK Agus Raharjo dan Wagub NTB H Muh Amin di acara koordinasi dan supervisi sektor energi di Hotel Sentosa, Senggigi, Lombok Barat, Rabu (27/4).(foto: Yan Syahroni/Humas NTB)

LOBAR, Lomboktoday.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada ratusan perusahaan tambang, batu bara dan energi yang belum belum membayar pajak untuk segera melunasinya.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPK Agus Raharjo di acara koordinasi dan supervisi sektor energi di Hotel Sentosa, Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Rabu (27/4).

“Saya minta kepada semua perusahaan yang menunggak pajak untuk segera melunasi, sesuai tenggang waktu yang telah ditetapkan Kementerian ESDM, kalau tidak KPK akan mengambil langkah pidana,” tandas Agus.

Sebelumnya Kepala Dinas Pertambangan dan Energi NTB M Husni menyebutkan, ada 109 perusahaan yang bergerak di bidang tambang dan energi termasuk energi terbaharukan masih menunggak pajak yang mengakibatkan kerugian negara sampai Rp17 miliar.

Kementerian ESDM sendiri memberikan tenggang waktu sampai 12 Mei 2016 kepada semua perusahaan pertambangan dan energi di Indonesia yang belum membayar pajak, termasuk di NTB.

Selain mengancam akan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP), Kementerian ESDM juga akan mempidanakan semua perusahaan penunggak pajak, dengan menggandeng KPK.(wan)

Kirim Komentar

Leave a Reply