Pansus DPRD Loteng Sampaikan Hasil Pembahasan LKPJ

Sidang paripurna DPRD Loteng dengan agenda laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah akhir tahun anggaran 2015.(foto: Ros/Lomboktoday.co.id)

KERJASAMA HUMAS DPRD LOTENG DENGAN MEDIA ONLINE LOMBOKTODAY.CO.ID

Sidang paripurna DPRD Loteng dengan agenda laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah akhir tahun anggaran 2015.(foto: Ros/Lomboktoday.co.id)
Sidang paripurna DPRD Loteng dengan agenda laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah akhir tahun anggaran 2015.(foto: Ros/Lomboktoday.co.id)

LOTENG, Lomboktoday.co.id – Bertempat di ruang sidang utama DPRD Lombok Tengah (Loteng), Panitia Khusus (Pansus) menggelar sidang dengan agenda laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah akhir  tahun anggaran 2015. Sidang ini sendiri dipimpin langsung oleh ketua DPRD Loteng, H Akhmad Puadi FT SE dan dihadiri juga oleh anggota DPRD, Wakil Bupati Loteng Lalu Pathul Bahri SIP, dan Kepala SKPD Loteng.

Juru bicara Pansus DPRD Loteng Dra Nurul Adha HMZ MM menyatakan, LPKJ kepala daerah yang disampaikan ke DPRD merupakan kewajiban konstitusional kedua lembaga penyelenggara negara. yakni DPRD dan kepala daerah. Pasalnya, hal ini ditegaskan dalam Permen RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggara pemerintahan daerah kepada daerah, LKPJ kepala daerah kepada DPRD dan informasi laporan penyelenggara pemerintah daerah kepada masyarakat.

Dari LKPJ kepala daerah Loteng akhir tahun 2015, Pansus DPRD Loteng memandang bahwa penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Loteng tahun 2015 telah menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya. Sehingga peningkatan terus menurut pandangan Pansus perlu ditingkatkan oleh kepala daerah di tahun yang akan datang.

“Terhadap kekurangan tentunya akan menjadi tugas dan kewajiban DPRD untuk nantinya memberikan saran dan masukan untuk kepentingan pembangunan yang lebih baik kedepannya. Hal ini diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tebntang pemerintahan daerah,” ungkapnya.

Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, Pansus kemudian membahas dan mengkaji secara seksama LPKJ tahun 2015 yang disampaikan oleh kepala daerah dua pekan yang lalu. Selain itu, Pansus juga melakukan konsultasi dengan beberapa SKPD untuk memperoleh informasi sejauh mana pelaksanaan program kegiatan yang melekat pada SKPD tersebut.

“Bahkan kami juga Pansus melakukan kroscek langsung ke lapangan guna melihat langsung fisik program yang sudah dijabarkan masing-masing SKPD pada LKPJ yang disampaikan,” terangnya.

Pansus juga menyatakan kalau ada beberapa persoalan yang mendasar yang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam menyusun LKPJ di tahun yang akan datang. Beberapa catatan Pansus yang diperlukan untuk diperhatikan oleh kepala daerah dalam menyususn LKPJ di tahun yang akan datang seperti dasar hukum LKPJ, dokumen LKPJ dan masih adanya SKPD yang tidak mencantum pagu anggaran dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

“Selain itu, khususnya untuk anggaran DAK yang dikelola oleh SKPD agar betul-betul memiliki perencanaan yang sistematis,” sambungnya.

Pada kesempatan ini, Pansus juga menyampaikan adanya Silpa pada pemerintah daerah sebesar Rp118,7 miliar. Terhadap Silpa tersebut Pansus memandangnya dari dua sisi. Dua sisi tersebut yakni pertama adanya penghematan anggaran yang dilakukan dan Silpa itu mengindikasikan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan anggaran yang tersedia akibat lemahnya perencanaan keuangan daerah.

“Oleh sebab itu, kami mememinta kepada pemerintah daerah agar sungguh-sungguh memperhatikan setiap aspek perencanaan pembangunan daerah sehingga anggaran yang tersedia dapat benar-benar dimanfaatkan sebesarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” pintanya.(ROS/adv)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *