KPK Turun Supervisi 3 Kasus Korupsi di Lombok Barat

Kapolres Lobar AKBP Wingky
Kapolres Lobar AKBP Wingky
Kapolres Lobar AKBP Wingky.(foto: hrw/Lomboktoday.co.id)

LOBAR, Lomboktoday.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan turun melakukan supervisi tiga kasus korupsi yang ditangani Polres Lombok Barat. Ini untuk membantu kepolisian menemukan kerugian negara dari kasus-kasus tersebut.

Kapolres Lombok Barat AKBP Wingky Adityo melalui Kasat Reskrim Polres Lombok Barat AKP Joko Tamtomo kepada sejumlah media, Senin (2/5) di Gerung mengatakan, ada tiga kasus yang ditangani Polres yang akan disupervisi. Ini untuk membantu Polres menyelesaikan tunggakan kasus yang lama naik di kejaksaan. Tiga kasus tersebut di antaranya, kasus dugaan korupsi di SMPN 3 Gerung yang melibatkan oknum bendahara setempat.

Polres Lombok Barat sudah menetapkan tersangka dengan  nilai kerugian sekitar Rp600 juta lebih. Kasus ini belum juga tuntas. Berikutnya kasus landscape KLU yang masih berjalan. Polisi dalam hal ini masih menunggu data dari BPKP.

Dijelaskannya, jika sudah turun dari BPKP, kasus ini dilanjutkan. Kasus landscape Kantor Bupati KLU ini telah ada tersangka. Terakhir adalah kasus korupsi bantuan Bumi Sejuta Sapi (BSS) dengan nomenklatur Bantuan Sosial (Bansos) penyelamatan sapi betina produktif di Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri senilai Rp740 juta lebih. Sampai saat ini belum ada kepastian apakah ada kerugian negara (KN) atau tidak, karena tim penyidik Polres Lombok Barat masih menunggu hasil audit BPKP.

”Kita juga masih menunggu hasil audit dari BPKP karena sampai saat ini telah masuk dua bulan belum keluar, ya harus sabar lah,” demikian Joko.

Kasus penyimpangan dana bantuan BSS ini berawal dari laporan masyarakat. Kelompok ternak Dasan Tawar Mandiri, Desa Banyumulek menerima anggaran ratusan juta. Dana itu dihabiskan untuk pengadaan bibit sapi. Dalam perjalanannya, penggunaan anggaran ini diduga tidak sesuai dengan rencana anggaran belanja (RAB) yang diusulkan Poktan. Sehingga, muncul indikasi yang merugikan negara. Kasus ini masuk laporan pada tahun 2014.(hrw)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *