Pemerintah Pusat Sering Buat Resah Pemerintah Daerah

Wakil Gubernur NTB H Muh Amin.(foto: dok Humas NTB)

Wakil Gubernur NTB H Muh Amin.(foto: dok Humas NTB)

LOBAR, Lomboktoday.co.id – Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin berharap sebelum sebuah kebijakan diputuskan di tingkat pusat agar terlebih dahulu dikaji di daerah. Hal ini yang diakuinya seringkali menimbulkan keresahan pemerintah di daerah.

“Seringkali kebijakan pusat kontradiktif dengan aturan di daerah sehingga menghambat upaya percepatan pembangunan,” ungkapnya saat hadir dalam Rakor Kepala Biro Hukum dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota terpilih se Indonesia yg diselenggarakan Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Hotel Jayakarta, Senggigi, Lombok Barat, Rabu (11/5) sore.

Untuk itu, Wagub sangat menyambut baik rakor semacam ini sebagai sebuah alternatif solusi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas aparatur sehingga dalam menjalankan aturan tidak ada lagi keraguan dan ketakutan karena sudah memiliki dasar pengetahuan yang cukup dan didukung dengan produk hukum yang legal.

Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono menjelaskan rakor ini juga sebagai upaya pengendalian Perda terkait direktif Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam pembukaan Konferensi Forum Rektor Indonesia di Yogyakarta tentang 42.633 peraturan perundangan yang tumpah tindih dan 3.000 Perda yang harus dibatalkan.

Ia menyampaikan, hingga hari ini tercatat sudah 777 Perda di kabupaten/kota yang harus sudah dibatalkan. Sementara yang telah dibatalkan sejumlah 1.145 Perda sehingga akhir Juni nanti total ditargetkan 3.000 Perda bermasalah yang harus dibatalkan.

Ia juga mengungkap beberapa kategori Perda yang dibatalkan, yaitu yang menghambat investasi (total 48 Perda), di dalamnya termasuk yang terkait sumbangan pihak ketiga, Perda berdasarkan perubahan keputusan MK tentang retribusi menara telekomunikasi dan sumber daya air, Perda yang dinilai diskriminatif (8 dari total 107 Perda) terkait norma kesusilaan dan perlindungan perempuan dan yang terakhir Perda terkait pengalihan urusan minuman beralkohol, rokok, dll yang jumlahnya cukup besar, yakni 41 Perda dari total 107 Perda.

Untuk contoh kasus di Nusa Tenggara Barat sendiri, Sumarsono menyebutkan beberapa Perda yang telah dibatalkan sejak 2 Mei lalu, di antaranya Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang pengelolaan tambang, mineral, dan batubara dan Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang pengelolaan air tanah.

Ia berharap pemerintah daerah lain juga dapat mengikuti jejak NTB, serta terus bekerjasama dan menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, terlebih Kemendagri telah membangun sistem evaluasi Perda secara elektronik (E-Perda) dan pendaftaran Perda secara elektronik (E-Register) guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pembentukan Perda.

“Jika Perda bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PUU) yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kesusilaan, evaluator Perda, yakni menteri dan gubernur akan menggunakan ketiga poin tersebut sebagai instrumen untuk menilai batal tidaknya suatu Perda,” jelas Sumarsono.(ar/ltd)

Kirim Komentar

Leave a Reply