Tak Bisa Promosi Jabatan Jika Lalai Laporkan Harta Kekayaan

Sekretaris Kelompok Kerja LHKPN Provinsi NTB Muh Suruji dan Wakil Gubernur NTB H Muh Amin saat memberikan pembinaan kepada wajib LHKPN.(foto: dok Humas NTB)

Sekretaris Kelompok Kerja LHKPN Provinsi NTB Muh Suruji dan Wakil Gubernur NTB H Muh Amin saat memberikan pembinaan kepada wajib LHKPN.(foto: dok Humas NTB)

MATARAM, Lomboktoday.co.id – Ada sanksi menanti jika Aparatur Sipil Negara (ASN) lalai melaporkan harta kekayaannya. Sesuai arahan Gubernur NTB sanksi yang belum menyerahkan LHKPN ke KPK, yaitu penundaan promosi jabatan.

Karena itulah, Wakil Gubernur NTB H Muh Amin meminta kepada ASN untuk bertanya kepada Sekretariat Kelompok Kerja Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) untuk menjawab kesulitan dalam pengisian LHKPN.

“Saya yakin kita sudah menunjukkan kinerja. Tetapi satu hal yang pimpinan perlu perhatikan adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu menyerahkan LHKPN ke KPK,” ucap Wagub saat memberikan pembinaan kepada wajib LHKPN di NTB yang belum menyerahkan LKHPN ke KPK di Gedung Graha Bakti Praja Kantor Gubernur, Jumat (20/5). Hadir pada saat itu, Kepala SKPD lingkup Provinsi NTB.

Wagub meminta kepada pejabat untuk sama-sama berkomitmen menyerahkan LHKPN paling lambat tanggal 29 Juli 2016 pukul 16.00 Wita.

“Dikirim saja dulu jangan dipikirkan ada kesalahan dalam mencantumkan hasil kekayaan. Nanti diberi waktu untuk mengklarifikasi. Jangan sampai menerima sanksi akibat tidak menyerahkan LHKPN,” tandasnya.

Sekretaris Kelompok Kerja LHKPN Provinsi NTB Muh Suruji melaporkan ASN memiliki kewajiban untuk melaporkan LHKPN sejak dua tahun yang lalu. Terdapat 10 kriteria penyelenggara negara yang wajib mengisi LHKPN, yaitu seluruh pejabat struktur dan pejabat tertentu yang berkaitan tentang pengelolaan keuangan, pengelolaan kegiatan barang dan jasa.

“Berdasarkan data terakhir pada awal bulan Mei 2016 terdapat 1.496 ASN yang masuk kriteria untuk mengisi LKHPN. Namun, hanya 75 persen yang sudah menyerahkan LHKPN. Jadi, masih ada 25 persen atau lebih dari 300 ASN yang belum mengirimkan atau menyerahkan bukti penyerahan LKHPN,” ujarnya.

Sekretariat Kelompok Kerja LHKPN telah menyiapkan tenaga sukarela untuk membantu ASN yang merasa kesulitan dalam pengisian LHKPN. “Oleh karena itu, diharapkan dengan ada arahan ini dapat meringankan kerja Sekretariat LHKPN dalam mengingatkan ASN untuk segera menyerahkan LHKPN,” tegasnya.

Total pejabat yang belum menyerahkan LHKPN berjumlah 334 orang. Ia menjabarkan ada lima SKPD yang paling banyak belum menyerahkan LHKPN, antara lain Dinas PU, Dispenda, Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa, Inspektorat, dan Dispudpar. Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara megara resmi yang bebas dari KKN.

“Jangan tunggu dipanggil. Jangan takut punya harta berlebih, yang penting kita bisa klarifikasi dari mana harta tersebut berasal. Daripada diselesaikan di KPK lebih baik segera menyerahkan LKHPN,” tukas Suruji yang juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB ini.(ar/ltd)

Kirim Komentar

Leave a Reply