KPRA Desak BPN Cabut Sertifikat Bodong di Sekaroh

Ketua Konsorsium Pendayagunaan Reforma Agraria NTB Lalu Mukarrob bersama Sekretarisnya Lalu Ahmad Junaidi.(foto: SR/Lomboktoday.co.id)
Ketua Konsorsium Pendayagunaan Reforma Agraria NTB Lalu Mukarrob bersama Sekretarisnya Lalu Ahmad Junaidi.(foto: SR/Lomboktoday.co.id)
Ketua Konsorsium Pendayagunaan Reforma Agraria NTB Lalu Mukarrob bersama Sekretarisnya Lalu Ahnap Junaidi.(foto: SR/Lomboktoday.co.id)

LOTIM, Lomboktoday.co.id – Konsorsium Pendayagunaan Reforma Agraria (KPRA) NTB meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTB untuk segera mencabut atau membatalkan sertifikat bodong yang sudah diterbitkan di lokasi hutan Sekaroh. Dari catatan KPRA terdapat 32 bidang sertifikat yang diduga bermasalah terbit.

“Tidak ada alasan bagi BPN untuk tidak mencabut sertifikat bermasalah di kawasan hutan Sekaroh,” tegas Ketua KPRA NTB Lalu Mukarrob yang didampingi Sekretaris Lalu Ahnap Junaidi kepada Lomboktoday.co.id.

Dijelaskannya lokasi yang telah diterbitkan sertifikat di RTK 15 yang berada di pinggir pantai. “Ini menjadi pertanyaan bagi kami, kenapa sampai saat ini BPN tidak berani melakukan pencabutan,” tukasnya.

Padahal dari informasi yang diperoleh Mukarrob, kalau Kepala BPN NTB telah dipanggil oleh Kementerian Agraria mengenai adanya sertifikat ilegal yang terbit di hutan Sekaroh termasuk diminta untuk segera melakukan pembatalan dan pencabutan.

“BPN juga mengakui kalau ada sertifikat ilegal terbit di kawasan hutan Sekaroh,” terang Mukartob seraya menegaskan kembali dari puluhan sertifikat itu di atas luas areal lahan 50 hektare dari jumlah 339 hektare yang berada di pinggir pantai sedangkan luas hutan Sekaroh 2.824 hektare.(SR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *