LOBAR, Lomboktoday.co.id – Rencana pembangunan Pelabuhan Gili Mas PT Pelindo III Lembar, Lombok Barat hingga kini belum mendapatkan izin Rencana Induk Pelabuhan (RIP) dari Kementerian Perhubungan dan Kehutanan RI. Meski begitu, Pelindo III tetap menargetkan peletakan batu pertama pelabuhan pada 17 Agustus 2016 mendatang.
Pihak Pelindo III Lembar di bawah komando GM Baharudin tak kehilangan semangat. Kedatangan Komisi III DPR RI dipimpin Bambang Haryo Soekartono meminta langsung dukungan politisi Gerindra agar Pelabuhan Gili Mas dipercepat prosesnya. Sebab infrastruktur tersebut sangat penting.
“Terlebih lagi lahan sudah memungkinkan,” kata General Manager Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Cabang Lembar Baharuddin di Lembar.
Permintaan dukungan tersebut disampaikan ketika Bambang Haryo Soekartono melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan Pelabuhan Gili Mas, di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.
Baharuddin mengaku sudah mengajukan permohonan perizinan ke Kementerian Perhubungan sejak Januari 2015. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan. Padahal, rencana induk pelabuhan (RIP) sudah ditentukan.
“RIP sudah diserahkan ke Kementerian Perhubungan bersamaan dengan analisis dampak lingkungan (Amdal) ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” katanya.
Padahal di satu sisi, Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sangat mendukung keberadaan Pelabuhan Gili Mas. Sebab akan menunjang upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan industri pariwisata.
Menurut dia, selain menunjang kegiatan bongkar muat barang difokuskan juga sebagai tempat sandar kapal pesiar yang membawa penumpang lebih dari 2.000 orang.
“Selama ini, kapal-kapal pesiar yang membawa ribuan penumpang dari berbagai negara tidak bisa bersandar di Pelabuhan Lembar karena ukurannya yang relatif besar,” jelasnya.
Dikatakannya, para penumpang yang sebagian besar orang lanjut usia diangkut ke daratan menggunakan sekoci. Pelindo III telah menyiapkan lahan 100 hektare. Sekitar 60 hektare sudah dibebaskan.
“Tinggal kami menunggu izin dari Kementerian Perhubungan. Jadi mohon dukungan dari anggota DPR RI,” ujar Baharuddin saat itu.
Gayung bersambut, Komisi III DPR RI berjanji akan membantu memfasilitasi dengan Kementerian Perhubungan agar proyek pembangunan Pelabuhan Gili Mas segera terlaksana. Infrastruktur tersebut sangat diharapkan masyarakat NTB untuk menunjang pariwisata demi kemajuan ekonomi daerah.
“Permasalahan perizinan saya akan bantu hubungi Pak Jonan, untuk segera keluarkan izin karena itu untuk kebutuhan masyarakat NTB,” jelas Baharudin menirukan janji Komisi III DPR RI itu.(hrw)
